Komisi X Bahas Sistem Belajar Daring dengan Pengelola Sarana Pendidikan Berbasis IT

02-04-2020 / KOMISI X

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Andri/Man

 

Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara virtual dengan para pengelola sarana pembelajaran berbasis IT, diantaranya yaitu Ketua Rumah Belajar, Chief Executive Officer (CEO) Zenius, Ruang Guru, Kelas Pintar, Quipper School, dan Sekolahmu guna membahas pandangan dan masukan kebijakan serta program pendidikan terkait dampak Pandemi Covid-19.

 

“Dalam RDPU hari ini, Komisi X DPR RI ingin mendapat pandangan dan masukan dari para pengelola sarana pembelajaran berbasis IT mengenai kebijakan pendidikan dan program pendidikan terkait dampak pandemi Covid-19,” ucap Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda selaku pimpinan rapat virtual, Kamis (2/4/2020).

 

Dalam kesempatan rapat tersebut Syaiful Huda menyampaikan, salah satu kebijakan Kemendikbud RI yang dikeluarkan melalui surat No.36962/MPK.A/HK/2020 pada tanggal 17 Maret 2020 adalah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (daring). “Dalam prosesnya para peserta didik dan pendidik diarahkan untuk menggunakan beberapa sarana pembelajaran berbasis IT diantaranya Rumah Belajar, Kelas Pintar, Quipper School, Ruang Guru, dan Zenius,” terangnya.

 

Terkait hal itu, sambungnya, Komisi X DPR RI ingin mendapatkan informasi mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah (belajar di rumah) bagi peserta didik disetiap jenjang. Komisi X DPR juga ingin mengetahui tentang skema pembelajaran yang diberikan (input-output) serta outcome, keterjangkauan program pembelajaran yang diberikan ke daerah 3T atau daerah yang belum memiliki fasilitas IT dan jaringan internet.

 

“Selain itu, kami juga ingin mendapatkan informasi tentang kesesuaian program pembelajaran dengan kurikulum, jumlah Guru dan Peserta Didik yang mengakses program, keterlibatan orang tua peserta didik dalam proses pembelajaran, kendala pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh serta pandangan dan masukan terhadap perbaikan kebijakan pembelajaran berbasis IT,” papar Syaiful Huda.

 

Sementara itu, usai mendengarkan paparan yang disampaikan oleh para pengelola sarana pembelajaran berbasis IT yang terlibat dalam rapat virtual tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rano Karno mengatakan bahwa aplikasi Rumah Belajar seharusnya bisa diprioritaskan untuk bisa bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI agar sistem pembelajaran berbasis IT ini bisa menjangkau wilayah Indonesia secara lebih merata.

 

“Kita harus memback-up Rumah Belajar ini untuk lebih prioritas dari sarana pembelajaran online yang lainnya, agar bisa menjangkau wilayah Indonesia secara lebih merata. Karena kita tahu, masih ada daerah yang blank spot. Artinya kita harus mendukung Rumah Belajar untuk bisa ada di (siaran) TVRI seperti yang kita harapkan,” tuturnya. (dep/es).


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...
Hetifah: Kebijakan PJJ Tidak Bisa Disamaratakan
29-07-2020 / KOMISI X
Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua murid memiliki handphone, tidak semua orang tua mampu mendampingi dan tidak semua tempat...