Komisi X Dukung Realokasi Anggaran Kemenparekraf

07-04-2020 / KOMISI X

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/Man

 

Komisi X DPR RI mendukung langkah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang ingin merealokasi anggarannya untuk membantu menangani wabah virus Corona (Covid-19) di Indoenesia. Ada anggaran Rp 500 miliar yang segera direalolasikan untuk membentuk pusat krisis.

 

“Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemenparekraf RI yang telah menyusun kebijakan dan melakukan langkah-langkah strategis bidang parekraf dalam menghadapi pandemi Covid 19,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja yang digelar secara virtual, Senin (6/4/2020) malam. Menparekraf Wishnutama hadir mengikuti rapat kerja ini dari ruang kerjanya dan Syaiful Huda dari kediamannya.

 

Komisi X DPR RI, kata Syaiful, masih memerlukan pendalaman dan meminta Kemenparekraf memberikan data lebih rinci atas realokasi anggaran tersebut. Setidaknya ada Rp 500 miliar anggaran Kemenparekraf dalam APBN 2020 yang direalokasi untuk tanggap darurat. Salah satunya membentuk pusat krisis (crisis center) dengan membuat materi tayangan dan program sosialisasi kepada para pemangku kepentingan parekraf, seperti dinas parekraf, asosiasi, dan industri.

 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengungkapkan, ada rencana program pengurangan biaya listrik dan air bagi hotel, usaha atraksi, dan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) lainnya. Pada bagian lain, Kemenparekraf memberi program dukungan kesehatan, program edukasi dan ajakan aksi masyarakat, serta program dukungan ketahanan ekonomi kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

 

Dalam.kesimpulan rapat tersebut, Komisi X DPR RI mendesak Kemenparekraf agar realokasi anggaran ini bermanfaat bagi pelaku UMKM yang sangat terpukul dengan wabah korona. "Mendorong Kemenparekraf untuk memberikan sosialisasi peralatan kesehatan yang sesuai dengan standar WHO bagi industri ekonomi kreatif yang membuat produk kesehatan. Mengoptimalkan desa wisata sebagai salah satu sasaran dari rencana realokasi anggaran," ungkap legislator dapil Jawa Barat VII itu. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...
Hetifah: Kebijakan PJJ Tidak Bisa Disamaratakan
29-07-2020 / KOMISI X
Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua murid memiliki handphone, tidak semua orang tua mampu mendampingi dan tidak semua tempat...