Pemerintah Harus Beri Solusi Kepada Tenaga Kerja yang Terkena PHK

08-04-2020 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Foto : Andri/Man

 

Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mendorong Pemerintah segera memberikan solusi kepada para tenaga kerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan akibat lesunya perekonomian dikarenakan merebaknya wabah Covid-19. Menurut data yang ia miliki, sudah ada ribuan tenaga kerja yang dirumahkan tanpa upah sehingga akan berdampak signifikan secara sosial ekonomi.

 

Dalam rilis yang diterima Parlementaria, Aliyah mengungkapkan bahwa sudah selayaknya paling tidak para karyawan tersebut diberikan golden-shake hands atau uang kompensasi sehingga mereka paling tidak dapat bertahan hidup menghadapi kondisi tidak pasti seperti ini. Tentunya apabila hal ini didiamkan saja menurutnya bisa menimbulkan gerakan sosial di kalangan bawah yang berpotensi timbulnya gejolak politik.

 

“Data Disnakertrans DKI Jakarta merinci dari 9.096 perusahaan dengan 72.770 merumahkan pekerja/buruh; dan 2.008 perusahaan dengan 16.065 melakukan PHK pekerja/buruh. Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat dan DKI untuk mendapat solusi yang cepat. Pendataan yang dilakukan oleh Disnakertrans DKI Jakarta untuk segera dilakukan dengan data yang valid dan transparan. Memastikan pelaksanaannya mencapai sasaran yg tepat,” terangnya.

 

Politisi Partai Gerindra ini meminta pemerintah menerapkan program kartu pra-kerja melalui pelatihan keterampilan kerja sebagai program nasional dari Pemerintah Pusat. Terkait dengan wabah Covid-19 saat ini, maka ia mendorong pemerintah harus pro-aktif dan mencarikan solusi teknis tentang jenis pelatihan dan pendampingan sementara yang tepat.

 

”Terkait dengan wabah Covid-19, perlu dicari solusi teknis pelatihan dan pendampingannya. Saya meminta Disnakertrans DKI Jakarta untuk secara aktif memberikan perhatian, pendampingan dan informasi kepada masyarakat DKI Jakarta yang terkena dampak virus Corona ini. Dan memastikan tepat sasaran,” jelasnya.

 

Politisi dapil DKI Jakarta II ini pun menyoroti dampak terjadinya wabah penyakit terhadap tenaga kerja perempuan yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Menurutnya sebagai buruh yang menghidupi keluarga, seharusnya para perempuan ini dapat menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk segera diberikan bantuan secara materiil.

 

 "Sekitar 70 persen pekerja perempuan di DKI Jakarta tentu terkena dan mereka bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga, termasuk kesehatan anggota keluarganya, ditambah penghasilan yang menurun akibat wabah penyakit dan di-PHK adalah kombinasi fatal pemukul daya beli yang menjadi persoalan ekonomi keluarga,” jelasnya. (er/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...
Hetifah: Kebijakan PJJ Tidak Bisa Disamaratakan
29-07-2020 / KOMISI X
Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua murid memiliki handphone, tidak semua orang tua mampu mendampingi dan tidak semua tempat...