DPR Minta Perpusnas Perkuat Layanan Perpustakaan Digital

18-04-2020 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : Jaka/Man

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta mitra kerjanya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) untuk memperkuat layanan perpustakaan digital, membuat konten edukasi Covid-19, dan realokasi anggaran di tengah pandemi Covid-19 ini. Di masa pandemi ini, menurut Hetifah Perpusnas dapat mengambil peran dalam mensukseskan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

 

“Perpustakaan bukan hanya terkait buku, tetapi bagaimana membentuk ruang publik untuk pertukaran ilmu dan diskusi. Bila sebelumnya perpustakan menyediakan ruang publik seperti auditorium, ruang baca, maka fasilitas yang sama juga dapat dibuat secara virtual oleh perpusnas dalam masa-masa ini,” ujar Hetifah saat rapat virtual dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Syarif Bando beserta jajaran, Kamis (16/4/2020).

 

Ia menambahkan, di masa pandemi ini banyak inisiatif kegiatan yang diadakan masyarakat. “Misalkan klub buku, atau sharing session dengan tema tertentu. Perpusnas dapat mengambil inisiatif dengan memfasilitasi penggunaan conference call premium, agar bisa melibatkan partisipan yang banyak dalam waktu yang tak terbatas. Ini bisa dimanfaatkan berbagai komunitas literasi, mahasiswa atau elemen masyarakat lainnya,” saran politisi Partai Golkar itu lebih lanjut.

 

Hetifah mengatakan, komunitas-komunitas tersebut dapat mengajukan fasilitasi acaranya kepada Perpusnas secara online. Selain itu, Hetifah juga menambahkan, sebaiknya koleksi digital Perpusnas ditambah, terutama dengan judul-judul yang lebih populer. “Bisa misalkan ditambah koleksi-koleksi New York Times Bestseller, yang harganya cukup mahal jika dibeli khususnya oleh anak muda. Tentu tanpa mengurangi juga dukungan terhadap buku-buku lokal kita. Semuanya dengan sistem peminjaman secara online,” paparnya.

 

Hetifah juga mengingatkan, keberjalanan program-program Perpusnas di masa pandemi ini harus mengedepankan prinsip inklusivitas. “Agar mereka yang marjinal dan paling terdampak tetap bisa mendapatkan manfaatnya, dan tetap produktif di masa pandemi ini. Kita harus siapkan strateginya,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur itu. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...
Hetifah: Kebijakan PJJ Tidak Bisa Disamaratakan
29-07-2020 / KOMISI X
Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua murid memiliki handphone, tidak semua orang tua mampu mendampingi dan tidak semua tempat...