Komisi X Desak Kemendikbud Turunkan Biaya Pendidikan Kedokteran

20-04-2020 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto ; Jaka/Man

 

Biaya pendidikan kedokteran ternyata dirasakan sangat mahal di tengah wabah virus Corona (Covid-19) seperti sekarang. Para mahasiswa perantau mengalami kesulitan ekonomi. Dan biaya kuliah di Fakultas Kedokteran terus menjadi beban. Perlu payung hukum untuk meringankan biaya kuliah para mahasiswa kedokteran.

 

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan 26 perwakilan dari rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran dari perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia, Senin (20/4/2020). Dalam rapat tersebut dibahas kebijakan pendidikan dan pemanfaatan penelitian di perguruan tinggi terkait adanya wabah Covid 19.

 

“Salah satu hasil rapat tersebut adalah Komisi X mendorong Kemendikbud RI menciptakan payung hukum untuk meringankan beban biaya pendidikan kedokteran yang semakin mahal dengan adanya pandemi. Hal ini merespon keresahan yang terjadi di masyarakat. Banyak mahasiswa, terutama yang berada di perantauan, mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi ini. Jangan ditambah lagi dengan beban uang kuliah tunggal (UKT) yang tinggi,” harap Hetifah sembari mengutip salah satu kesimpulan rapat.

 

Anggota F-PG DPR RI ini menambahkan, dengan adanya payung hukum yang kuat, pihak universitas tidak akan ragu untuk menerapkan kebijakan tersebut. Perlu ada relaksasi pembayaran UKT, baik dalam bentuk pemotongan, penggratisan, ataupun penangguhan waktu pembayaran. Kemendikbud RI harus membuat skema pembiayaannya. Kampus harus memiliki kepekaan terhadap keadaan civitas academica-nya.

 

“Sebaiknya pihak universitas selalu memantau, apa kebutuhannya. Mungkin ada yang butuh kuota, mungkin ada juga yang membutuhkan bantuan lebih dari itu. Saya harap dana operasional kampus bisa dialokasikan secara proporsional untuk itu, mengingat keadaan sedang darurat. Kemendikbud bisa menyiapkan regulasinya,” imbuh legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur tersebut. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...
Hetifah: Kebijakan PJJ Tidak Bisa Disamaratakan
29-07-2020 / KOMISI X
Tidak semua guru melek teknologi. Tidak semua murid memiliki handphone, tidak semua orang tua mampu mendampingi dan tidak semua tempat...