Ombudsman Diminta Optimal Lakukan Pengawasan Maladministrasi

22-04-2020 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta Ombudsman RI agar tetap optimal melakukan pengawasan maladministrasi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

 

“Saya berharap Ombudsman RI tetap optimal melakukan pengawasan terhadap maladministrasi pada jajaran pemerintahan dan juga ASN untuk menjaga pelayanan publik agar lebih optimal,” kata Mardani dalam berita rilisnya kepada Parlementaria, Rabu (22/4/2020).

 

Lebih lanjut, Mardani juga meminta Ombudsman RI untuk mengawasi anggaran sebesar Rp 405,1 triliun penanggulangan dampak wabah Covid 19. Ombudsman harus serius melakukan pengawasan distribusi dan penggunaan dana bencana ini agar tepat sasaran dan tepat guna.

 

Wakil Ketua BKSAP DPR RI itu  menghimbau agar Ombudsman mengawasi titik-titik rawan maladministrasi itu. “Ombudsman pusat dan perwakilan harus melakukan pengawasan betul titik potensi korupsi dan penyalahgunaan dana bencana ini,” ucapnya.

 

Politisi Fraksi PKS tersebut meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk transparan dan pengelolaannya akuntabel dalam menyalurkan dana penanganan pandemi Covid-19. “Harus terbuka jalankan SOP. Melakukan pelayanan publik yang lebih baik justru ketika kondisi seperti ini, jangan sampai karena perilaku segelintir orang jadi penyebab makin lama virus ini bertahan,” tuturnya.

 

Seperti dikabarkan, Indonesian Corruption Watch (ICW) melansir  selama sepuluh tahun terakhir terdapat sedikitnya 87 kasus korupsi dana bencana yang telah ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW mengatakan titik rawan korupsi dana bantuan bencana terletak pada tahapan tanggap darurat, rehabilitasi dan pemulihan atau rekontruksi lokasi bencana. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Tepis Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020
04-08-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menepis wacana penundaan kembali Pilkada serentak 2020 di tengah peningkatan jumlah kasus baru...
UU Pilkada Harus Ramah bagi Calon Pemimpin Potensial
28-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa masalah dinasti politik bukanlah sebuah fenomena baru. Saan menyampaikan, sejak...
Dinasti Politik Buruk Untuk Demokrasi
28-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karenanya...
Anggota DPR Sepakati Rencana Presiden Rampingkan Lembaga Negara
15-07-2020 / KOMISI II
Terkait wacana pemangkasan sejumlah lembaga negara yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua Komisi IIDPR RISaan Mustopa menyatakan sepakat...