Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Pendistribusian APD

27-04-2020 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah memperbaiki system pendistribusian alat pelindung diri (APD) kepada tenaga medis terutama di daerah-daerah. Ia menilai pemerintah masih lambat dalam mendistribusikan APD bagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19, hal ini pula yang kerap kali dikeluhkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

 

“Pemerintah seperti terus bermain dengan masalah. Sebelumnya rakyat menggugat pemerintah karena tidak menyiapkan APD bagi tenaga kesehatan dengan dalih stok dan anggaran tidak ada. Sekarang anggaran sudah diturunkan dan APD sudah ada, malah lambat dalam distribusinya. Apa pemerintah tidak kasihan kepada tenaga kesehatan yang harus berjibaku menangani pasien Covid-19? Karena menunggu APD yang tak kunjung datang”, imbuhnya melalui rilis yang diterima Parlementaria baru-baru ini.

 

Disampaikan Netty, pihak IDI mendapatkan aspirasi dari para dokter di berbagai daerah bahwa distribusi APD masih terhambat, salah satunya dikarenakan persoalan birokrasi. Komdisi seperti ini sudah dilaporkan IDI kepada BNPB selaku Gusus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

 

“Di era revolusi 4.0 harusnya berimbas pada mental dan manajemen pengelolaan pemerintahan yang semakin baik (good governance), bukan terpenjara dengan alur birokrasi yang usang. Di masa bencana ini, cepat dan tepat itu harus menjadi tagline bagi Gugus Tugas Covid-19 baik pusat maupun daerah. Potong alur birokrasi yang memperlama rantai distribusi. Jika cara kemarin gagal, segera evauasi dan perbaiki, jangan malu,” tegas politisi Fraksi PKS ini. 

 

Ia menambahkan, Gusus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sampai saat ini sudah menyalurkan sebanyak 871.150 APD ke berbagai daerah. Proses distribusinya dilakukan dengan dua cara, yaitu dikirim oleh pesawat milik TNI untuk wilayah perbatasan dan sulit akses transportasi. Kedua, gugus tugas daerah selain perbatasan mengambil bantuan secara mandiri, yaitu dengan mengirimkan perwakilannya ke Jakarta untuk mengambil lalu kemudian mendistribusikannya.

 

Gugus Tugas, lanjutnya, pasti punya data berapa rumah sakit yang sedang menangani pasien terkonfirmasi maupun PDP, baik di zona merah maupun tidak. Selain itu, data yang didapat seharusnya lengkap seperti kondisi terkini, RS yang terlibat, puskesmas yang tersedia, termasuk kebutuhan APD tiap RS dan puskesmas. Sehingga dapat langsung dikirimkan kebutuhan terutama ke RS dan laboratorium yang menjadi rujukan utama Covid-19 berdasarkan prioritas. Selanjutnya, Gugus Tugas daerah tinggal mendistribusikan ke RS dan puskesmas lainnya.

 

“Saya mendapatkan keluhan dari tenaga kesehatan di puskesmas di Wakatobi Sulawesi tenggara, mereka baru menerima 1 APD saja. Padahal mereka bertugas juga mendeteksi penumpang kapal yang baru tiba dari zona merah,” ucap politisi dapil Jawa Barat VIII itu.

 

Namun, sampai saat ini, pemerintah belum mengumumkan kebutuhan APD dalam penanganan Covid-19 ini. Adapun ketersediaan dokter, website Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyertakan jumlah dokter di Indonesia ada sebanyak 175.138 orang. “Berapa sebenarnya kebutuhan APD di Indonesia?” tanya Netty.

 

Ia berasumsi, jumlah penduduk yang terinfeksi sejumlah 644.524 kasus (2.396 kasus per 1 juta populasi). Namun dari jumlah itu yang membutuhkan perawatan hanya 2,3 persen saja atau 14.824 pasien. Penanganan tiap pasien membutuhkan sampai 10 APD setiap hari. Maka kebutuhan APD-nya sejumlah 140.824 per hari atau 4.224.720 per bulan.

 

Jika ditambah petugas lainnya di RS dan Puskesmas, tentu semakin banyak kebutuhannya. Belum lagi dengan fenomena orang tanpa gejala (OTG) dan pasien berbohong. Hal ini berimbas pada kemungkinan tenaga kesehatan tertular semakin besar. Maka, kebutuhan APD menjadi penting di semua sektor layanan kesehatan.

 

“Tolong pemerintah segera penuhi kebutuhan APD dalam negeri yang sangat tinggi. Juga sederhanakan rantai distribusinya, dengan penggunaan data dan teknologi yang benar. Pemerintah pusat dan daerah pasti bisa memahami urgensinya dan tidak lagi terjadi saling tuduh akibat lambatnya birokrasi kita”, tutupnya Netty. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Yahya Zaini Minta Izin Edar BPOM Untuk Produk UMKM Digratiskan
01-12-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan, dalam sosialisasi fasilitisasi izin edar obat tradisional dan pangan olahan bersama Balai...
Bali Dinilai Berhasil Tangani Stunting
27-11-2020 / KOMISI IX
Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI menggali informasi mengenai penanganan stunting di Provinsi Bali. Bali dinilai sebagai...
Kaya SDA, Angka Stunting Indonesia Malah Tinggi
27-11-2020 / KOMISI IX
Ironis, di tengah kekayaan sumber daya alam (SDA), Indonesia malah mengalami angka stunting yang sangat tinggi. Predikatnya, nomor tiga di...
Program Penanganan Stunting Harus Terencana
27-11-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, salah satu permasalahan kesehatan yang mengancam generasi bangsa adalah stunting. Ia...