Pemerintah Didesak Segera Terbitkan Perppu Pilkada Serentak

29-04-2020 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto ; Jaka/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Pemiilihan Kepala Daerah (Pilkada). Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, Perppu tersebut dibutuhkan untuk dijadikan sebagai payung hukum terkait keputusan penundaan waktu pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2020.

 

“Revisi Undang-Undang atau Perppu wajib dikeluarkan sebagai payung hukum untuk melakukan pergeseran atau penundaan jadwal pilkada yang (semula) telah ditetapkan pada tanggal 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020 dalam rapat kerja pada tanggal 14 April 2020 lalu antara Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP," ucap Guspardi Gaus, dalam keterangan persnya, Rabu (29/4/2020).

 

Ia menyatakan, perubahan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa hanya melalui kesepakatan antara DPR RI, Pemerintah, dan penyelenggara Pemilu. Dasar hukum penundaan tersebut harus setingkat UU. “Oleh karenanya revisi Undang-Undang atau Perppu adalah sesuatu yang mutlak ada," tandas Guspardi.

 

Seluruh pihak telah sepakat bahwa penundaan Pilkada 2020 dituangkan dalam bentuk Perppu. Sebab aturan tersebut dianggap paling cepat terlaksana, ungkapnya. “Selain itu disepakati juga bahwa pemerintah paling lambat mengeluarkan Perppu tersebut pada akhir April ini," pungkas legislator asal Sumatera Barat itu. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Tepis Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020
04-08-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menepis wacana penundaan kembali Pilkada serentak 2020 di tengah peningkatan jumlah kasus baru...
UU Pilkada Harus Ramah bagi Calon Pemimpin Potensial
28-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa masalah dinasti politik bukanlah sebuah fenomena baru. Saan menyampaikan, sejak...
Dinasti Politik Buruk Untuk Demokrasi
28-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karenanya...
Anggota DPR Sepakati Rencana Presiden Rampingkan Lembaga Negara
15-07-2020 / KOMISI II
Terkait wacana pemangkasan sejumlah lembaga negara yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua Komisi IIDPR RISaan Mustopa menyatakan sepakat...