Jika Diperlukan, Komisi III Bentuk Tim Pengawas Asimilasi

29-04-2020 / KOMISI III

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry. Foto : Andri/Man

 

Kebijakan pembebasan narapidana (napi) melalui program asimilasi dan integrasi di masa pandemi virus corona (Covid-19) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly menuai banyak kritik dari kalangan masyarakat. Menanggapi persoalan tersebut Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menyampaikan Komisi III DPR RI siap membentuk tim pengawas terkait kebijakan asimilasi tersebut jika diperlukan.

 

“Jika pemerintah merasa perlu dibentuknya tim pengawas, Komisi lll tidak berkeberatan selama tujuannya untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” ujarnya dalam rilis yang diteriam Parlementaria, Selasa (28/4/2020). Meskipun demikian Herman meminta publik menyikapi secara proporsional dalam melihat antara manfaat dan mudarat kebijakan tersebut di masa pandemi Covid-19 saat ini.

 

“Berapa jumlah yang dibebaskan dan berapa jumlah atau berapa persen yang membuat ulah dengan kembali melakukan kejahatan,” ungkap politisi PDI-Perjuangan ini. Kritik publik tidak hanya sampai di ranah media sosial saja, bahkan Menkumham digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, mengenai kebijakan tersebut.

 

Herman pun mempersilakan warga mengajukan gugatan terhadap kebijakan Menkumham Yasonna itu. Apalagi, lanjut Herman, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. “Siapapun warga negara Indonesia jika merasa tidak puas atas sebuah kebijakan pemerintah, terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku,” kata Herman. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Pertanyakan Alasan NCB Hapus ‘Red Notice’ Djoko Tjandra
09-07-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mempertanyakan siapa yang meminta serta alasan apa keputusan pihakNational Central Bureau(NCB) Interpol mencabut...
Kerugian Negara Masih Menjadi Hambatan Kasus yang Ditangani KPK
08-07-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus meninjau Rutan KPK sebagai tanggung jawab DPR...
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
07-07-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mengunjungi Kantor Pusat Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan pada Senin (6/7/2020), dalam pertemuan yang digelar secara...
RUU PKS Ditunggu Para Korban Kejahatan Seksual
06-07-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sangat dibutuhkan masyarakat....