Aneksasi Tepi Barat Ancam Perdamaian Dunia dan Penjajahan di Era Milenial

29-04-2020 / KOMISI I

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahri. Foto : Jaka/Man

 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahri menilai langkah Pemerintah Amerika Serikat yang merestui aneksasi (ambil paksa) Israel atas sebagian besar Tepi Barat, Palestina dinilai berbahaya dan mengancam perdamaian dunia. Kharis menilai, langkah AS ini sudah diprediksi sejak Donald Trump memindahkan kedutaannya ke Yerussalem, yang makin menambah ketegangan di Palestina di tengah pandemi Covid-19. 

 

“Di tengah pandemi Covid-19 dan dunia tengah berusaha menyelamatkan nyawa setiap anak manusia, di belahan bumi Palestina, tepatnya di Tepi Barat Israel dengan diamini AS mengambil langkah berbahaya dengan menganeksasi  tanah area Palestina yang mengancam perdamaian dunia dan jelas sebuah penjajahan di era milenial yang memalukan dan menginjak-injak nilai kemanusiaan kita,” jelas Kharis, Rabu (29/4/2020).

 

Kharis menilai, aneksasi bakal memicu ketegangan di kawasan. Sebab, Palestina dan komunitas internasional memandang pemukiman Israel di Tepi Barat adalah tanah sah Palestina. Politisi F-PKS ini meminta Kementerian Luar Negeri segera mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB membuat sidang darurat menyikapi langkah Israel dan AS. Kharis mengatakan, aneksasi tidak sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB dan resolusi PBB lainnya. 

 

“Mengutip pernyataan Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyadh Mansour ketika semua orang berlindung di rumahnya di saat pandemi, bagaimana mungkin Israel dapat membenarkan langkahnya yang terus menghancurkan rumah-rumah warga Palestina, ini jelas teror di tengah pandemi, kita harus bersama hentikan ini,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V itu.

 

Ia juga mendukung sikap Indonesia yang disampaikan dalam pertemuan “Open Debate" DK PBB beberapa hari lalu secara virtual untuk membahas kondisi terkini di Palestina dan kawasan Timur Tengah, termasuk dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan meminta Kementerian Luar Negeri untuk terus menggalang negara sahabat, wabil khusus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam sikap yang sama.

 

“Aksi provokasi dan tindakan sepihak Israel dalam aneksasi wilayah Palestina jelas ditentang sebagian negara anggota DK PBB, itu jelas belum cukup. Kita harus galang sebanyak mungkin negara sahabat dan kita juga tegaskan kembali dukungan terhadap ‘two-state solution’ yang berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati sesuai dengan berbagai resolusi DK PBB yang berujung pada kemerdekaan Palestina,” tegas Kharis.

 

Diketahui, Januari lalu Presiden AS Donald Trump dalam menyampaikan visinya mengenai Timur Tengah yang dikenal sebagai "Kesepakatan Abad Ini" memberikan lampu hijau soal aneksasi sebagian besar Tepi Barat. Sikap AS ini juga merespons Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menegaskan tetap pada rencananya menganeksasi Tepi Barat, namun akan berkonsultasi dengan Washington sebelum bergerak maju.

 

Pada Senin (27/4/2020), Netanyahu menyakini AS akan memberikan persetujuan dalam kurun dua bulan atas rencananya mengambil alih wilayah - wilayah Tepi Barat. Pekan lalu, Menlu AS Mike Pompeo mengatakan, aneksasi merupakan keputusan Israel. Sementara itu, Palestina mengancam membatalkan kesepakatan damai jika Netanyahu bersikeras menjalankan rencananya mencaplok Tepi Barat. Sisi lain, Uni Eropa menyebut, aneksasi merupakan pelanggaran hukum internasional. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi I Minta Klaster Secapa AD Ditangani Serius
11-07-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya meminta kasus klaster Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa...
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
09-07-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mengingatkan ada tiga kondisi fundamental yang memicu terjadinya krisis finansial pada tahun 1997/1998,...
Anggota DPR Pastikan Ketahanan Nasional Selama Pandemi
09-07-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menyampaikan pihaknya memastikan ketahanan nasional di tengah pandemi Covid-19, termasuk di sektor...
RUU PDP Jadi Kebutuhan Hukum Mendesak Saat Ini
08-07-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menilai Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) mendesak untuk segera menjadi...