Perppu 1 Tahun 2020 Tak Timbulkan Imunitas pada Koruptor

29-04-2020 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto : Oji/Man

 

Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK, Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman sempat menyinggung mengenai masalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Ia menilai, Perppu tersebut tidaklah menimbulkan imunitas kepada koruptor atau pelaku kejahatan (tindak pidana) korupsi. Ditegaskannya, yang imun itu adalah kebijakannya.

 

Jika melihat kaidah Pasal 27 ayat 1, sambungnya, disebutkan bahwa biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, dan seterusnya, bukan kerugian negara.

 

"Disitu jelas dikatakan biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah bukan kerugian negara, tetapi penyimpangan terhadap penggunaan biaya tersebut tetaplah menjadi tindak pidana korupsi yang pelakunya bisa ditindak oleh KPK dan tidak memiliki imunitas," ujar Habiburokhman di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

 

Habiburokhman mengatakan, dalam Perppu tersebut ada pasal-pasal dari lima UU yang dicabut, tetapi tidak ada satupun pasal dari UU Tipikor yang dicabut. "Oleh karena itu terkait Perppu ini, maju terus KPK, awasi dan usut tipikor dalam program lawan Covid-19," tandasnya.

 

Menyangkut persoalan Kartu Prakerja, politisi Fraksi Gerindra itu berpendapat bahwa ide Presiden mengenai Program Kartu Prakerja itu sangat baik, namun pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan. "Jangan sampai Presiden Jokowi ditipu sama anak kecil. Ada dua aspek yang harus diawasi dalam konteks tipikor ini,  diantaranya yakni mengenai proses pengadaan jasa pelatihan, khususnya tentang penentuan harga pelatihan," tukasnya.

 

Menurutnya, tidak semua orang memandang kasus Covid-19 ini semata-mata dari sisi kemanusiaan saja, sebab banyak juga yang memandang hal ini sebagai bisnis ajang mengambil untuk keuntungan. Dan ditakutkan bersifat koruptif ditengah suasana pandemi seperti ini.

 

"Oleh karenanya kita berharap pada KPK. Disaat situasi seperti ini, institusi yang paling bisa mempunyai peranan besar hanyalah KPK. Karena KPK merupakan lembaga yang tidak mendapatkan anggaran terkait pandemi Covid-19 ini, sehingga tidak ada conflict of interest," pungkasnya.

 

Selain itu, politisi dapil DKI Jakarta I ini menyampaikan apresiasi atas sikap Ketua dan Pimpinan KPK  yang telah berkali-kali mengingatkan bahwa Korupsi di masa bencana bisa dihukum mati. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Pertanyakan Alasan NCB Hapus ‘Red Notice’ Djoko Tjandra
09-07-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mempertanyakan siapa yang meminta serta alasan apa keputusan pihakNational Central Bureau(NCB) Interpol mencabut...
Kerugian Negara Masih Menjadi Hambatan Kasus yang Ditangani KPK
08-07-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus meninjau Rutan KPK sebagai tanggung jawab DPR...
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
07-07-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mengunjungi Kantor Pusat Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan pada Senin (6/7/2020), dalam pertemuan yang digelar secara...
RUU PKS Ditunggu Para Korban Kejahatan Seksual
06-07-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sangat dibutuhkan masyarakat....