KPK Harus Usut Tuntas Mafia Alkes

29-04-2020 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Foto : Arief/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyoroti soal kewenangan pengawasan KPK dalam penggunaan anggaran Covid-19. KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) KPK Nomor 8 Tahun 2020, dengan kewenangan tersebut, ia mempertanyakan keefektifan peran KPK. Sehingga pengadaan barang dan jasa pada kondisi darutat Covid-19 dapat terlaksana efektif, transparan, akuntabel dan berpegang pada konsep value for money.

 

Tak hanya itu Arteria pun mempertanyakan, bagaimana memastikan hadirnya barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan dalam situasi daruratan kesehatan, yang diukur dalam aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, alokasi, dan penyedia. Secara tegas dia mendesak KPK harus bisa "menyikat" korupsi alat kesehatan permainan di Direktorat  Bea dan Cukai, serta permasalahan dalam konteks distribusi barang dan jasa.

 

“Saya minta KPK untuk mengusut tuntas mafia alkes dan praktek kotor pengadaan barang dan jasa atas obat-obatan, alat-alat kesehatan, alat perlindungan diri, sarana dan prasarana medis terkait penanganan kedaruratan kesehatan pandemik Covid-19," papar Arteria saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

 

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengharapkan, jangan sampai negara selalu terjebak pada short term policy. “Ujung-ujungnya pada duit terus, proyek terus, dan dagang terus, yang semakin mengokohkan posisi para mafia tersebut. Saatnya melalui KPK bangsa ini harus berdaulat, bangkit dan melawan,” tegas Arteria.

 

“Ini kan yang inisiasi Pak Erick Tohir, Meneg BUMN, pastinya informasinya akurat dan A1, harusnya KPK menginisiasi penyelidikan atas indikasi hadirnya mafia obat, mafia farmasi, mafia alkes. Bagaimana 90 persen  bahan baku obat selama ini kok harus diimpor, kenapa selama ini dibiarkan? Apakah ada permufakatan jahat yang melawan hukum didalamnya," ungkap Arteria.

 

Dia pun mempertanyakan banyak hal tentang anggaran yang sudah ditetapkan atas nama Darurat Covid-19. “Akan tetapi pertanyaannya apakah sudah benar postur anggaran 75 triliun untuk alkes, lalu sisanya siapa yang kelola, bagaimana pengawasannya, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana mekanisme pengadaannya, siapa yang ditunjuk, atas dasar apa, apakah ada SOP-nya, adakah guideline detailnya?” tanyanya. Menurut Arteria ini tugas KPK untuk mencermatinya. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Pertanyakan Alasan NCB Hapus ‘Red Notice’ Djoko Tjandra
09-07-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mempertanyakan siapa yang meminta serta alasan apa keputusan pihakNational Central Bureau(NCB) Interpol mencabut...
Kerugian Negara Masih Menjadi Hambatan Kasus yang Ditangani KPK
08-07-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus meninjau Rutan KPK sebagai tanggung jawab DPR...
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
07-07-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mengunjungi Kantor Pusat Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan pada Senin (6/7/2020), dalam pertemuan yang digelar secara...
RUU PKS Ditunggu Para Korban Kejahatan Seksual
06-07-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sangat dibutuhkan masyarakat....