DPR Ingatkan Pemerintah Jangan 'Aji Mumpung' Gunakan Bansos Covid-19

01-05-2020 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Angaran DPR RI Mulyadi. Foto : Jaka/Man

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi mengingatkan Pemerintah untuk hati-hati dalam menggunakan anggaran penanggulangan Covid-19. Khususnya, terkait bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Mulyadi menegaskan, realokasi anggaran tetap harus diprioritas terhadap keselamatan warga. Dia juga minta, anggaran Bansos tepat sasaran.

 

“Semangat penggunaan anggaran tersebut harus tetap dikedepankan dalam rangka keselamatan dan ketenangan warga. Sehingga tepat sasaran dan bisa dipertangungjawabkan," ungkapnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (1/5/2020).  Anggota Komisi V DPR RI itu menilai, di tengah bencana nasional sangat tidak beretika jika penggunaan anggaran tersebut jauh dari semangat nilai kemanusiaan.

 

“Jangan sampai terjadi penyimpangan, bahkan dijadikan panggung politik, terutama daerah-daerah yang akan Pilkada dimana incumbent maju kembali," terang Mulyadi. Politisi Partai Gerindra ini mengusulkan, penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 harus diaudit. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

 

“Ke depan jika perlu penggunaan anggaran tetap dilakukan audit sebagai mana mestinya," tambahnya. Sekali lagi, dia mengingatkan, Covid-19 merupakan bencana yang tak bisa dipandang sebelah mata. Perlu dukungan semua pihak. Jangan sampai ada yang memanfaatkan momen ini untuk pencitraan semata.

 

“Untuk hal tersebut semua pihak harus meningkatkan rasa kepedulian, gotong royong dan kebersamaan yang tinggi, dengan mengesampingkan sikap mental yang bermuara pada ego sektoral dan sikap aji mumpung,” tutup Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor ini. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...
Perlu ‘Burden Sharing’ antara Pemerintah dan BI dalam Program PEN
26-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan perlunyapembagian beban bersama (burden sharing) antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI)...
Banggar Tetapkan Sementara Asumsi Dasar RAPBN 2021
24-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Asumsi dasar untuk RAPBN 2021 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kecuali Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting...