DPR DESAK PEMERINTAH MORATORIUM PENGIRIMAN TKI

21-06-2011 / PIMPINAN

 

DPR RI mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah sampai dilakukan kerjasama perlindungan terhadap TKI yang bekerja di negara tersebut.

"Posisi DPR RI adalah mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara pengiriman TKI ke Timur Tengah, menyusul banyaknya kasus kekerasan yang dihadapi TKI di Timur Tengah, khususnya Ruyati, yang dihukum pancung di Arab Saudi," kata Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, saat memimpin rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/6).

Pemerintah Indonesia menurut Priyo, dapat  menghentikan sementara pengiriman TKI ke Timur Tengah sambil melakukan upaya kerjsama perlindungan TKI yang ditempatkan bekerja di Arab Saudi.

Moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah baru dihentikan, tambahnya,  setelah Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi menandatangani nota kesepahaman kerjsama perlindungan TKI di Timur Tengah.

Priyo menjelaskan,bahwa berdasarkan usulan dan desakan dari anggota pada forum rapat paripurna, maka DPR RI menyampaikan lima butir rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia terkait desakan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah.

Rekomendasi tersebut antara lain, DPR RI mendesak Pemerintah Indonesia untuk membentuk "task force" atau tim kerja dalam menghadapi 23 warga negara Indonesia (WNI) yang sedang menghadapi hukuman mati di Arab Saudi serta mendata TKI di luar negeri yang sedang menghadap kasus hukum lainnya.

Rekomendasi lainnya, kata dia, khusus untuk Ruyati, DPR RI minta kepada Pemerintah Indonesia agar meminta maaf secara terbuka melalui media massa kepada keluarga Ruyati serta mengusahakan seluruh hak keluarga almarhumah terpenuhi, termasuk pemulangan janazah almarhumah ke Indonesia.

DPR RI juga merekomendasikan agar kementerian terkait melakukan penanganan khusus secara sungguh-sungguh dalam menempatkan dan melindungi TKI di luar negeri.

DPR RI juga merekomendasikan agar Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenagara Kerja Indonesia (BNP2TKI) agar melakukan koordinasi untuk merespons TKI yang menghadapi masalah di luar negeri.

seperti telah diketahui TKI bernama Ruyati dihukum pancung di Arab Saudi pada Sabtu (18/6) pukul 03.00 waktu setempat  setelah pengadilan di Arab Saudi menyatakan Ruyati bersalah membunuh majikannya.(nt)/foto:iw/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Puan Bacakan Ikrar Kesetiaan Pancasila
01-10-2020 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr (H.C) Puan Maharani membacakan ikrar yang bernafaskan persatuan bangsa dan menjadikan Pancasila sebagai sumber kekuatan pada...
Puan Maharani Minta Peserta Pilkada Tak Mobilisasi Massa Saat Kampanye
30-09-2020 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua peserta dan penyelenggara Pilkada 2020 untuk mematuhi protokol kesehatan di semua tahapan guna...
Ketua DPR: Jangan Ada Pihak Dirugikan RUU Ciptaker
30-09-2020 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memastikan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan dilakukan secara...
Ketua DPR Pastikan APBN 2021 Antisipasi Tantangan Ekonomi Akibat Covid-19
29-09-2020 / PIMPINAN
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Ketua DPR RI Dr. (H.C.)...