MK Diminta Responsif Tanyakan Kasus Surat

22-06-2011 / KOMISI II

Komisi II DPR Mendesak MK responsif menanyakan kasus dugaan pemalsuan suratnya kepada Kapolri. "Kenapa MK tidak responsif menanyakan kepada Polri mengenai surat palsu tersebut,"Kata Nurul Arifin (F-PG), saat Rapat Konsultasi dengan Ketua MK Mahfud MD, di Gedung DPR, Senin,(21/6)

Rusli Ridwan (F-PAN) mempertanyakan dugaan surat palsu lainnya,yang bahkan mencapai 16 surat. selain itu, secara tegas, dia juga menyoroti mekanisme kerja antara MK dan KPU. "Apakah surat yang datanb itu banyak dari Panitera kenapa tidak langsung dari Ketua MK,"tanyannya.

Fauzan Syai'e mengatakan, proses ini sudah berjalan selama 3 bulan karena itu, apakah MK mendesak lembaga yang ada. pasalnya, kasus serupapun diduga inisiatornya oknum MK atau KPU."ini mengapa saudara Dewi Limpo sangat antusias sekali mengunjungi KPU,"tanya anggota dari F-PAN.                     

Sementara Menurut Rahadi Zakaria (F-PDIP), terlihat banyak sekali kejanggalan yang terjadi dan mengapa tidak segera terdeteksi oleh MK. seharusnya, MK lebih rekatif melihat duduk persoalan ini. "Terlihat ada persekongkolan yang jahat yang melibatkan banyak pihak,"terangnya.

Abdul Malik Haramain (F-KB) menegaskan, tidak ada alasan untuk bermain pada kasus surat palsu ini. "saya mempertanyakan ada beberapa orang yang ditekan oleh orang dalam MK maupun luar, ini harus disebutkan satu-persatu orang yang melakukan penekanan ini,"jelasnya.

Seperti kita ketahui, kasus itu bermula saat Dewi Yasin Limpo ditetapkan sebagai calon anggota DPR berdasarkan SK KPU nomor 379/KPTS/KPU/2009 tanggal 2 September 2009. Penetapan KPU berdasarkan surat penjelasan panitera MK nomor 112/PAN.MK/VIII tahun 2009 tertanggal 14 Agustus.

Pada tanggal 11 September, MK sudah menegaskan bahwa surat tanggal 14 Agustus palsu. Surat yang benar, yang asli, adalah surat nomor 112/PAN MK/VIII tahun 2009 tertanggal 17 Agustus 2009.

Surat yang asli sudah diberikan kepada Andi Nurpati pada 17 Agustus 2009 yaitu 2 pucuk surat nomor 112 dan nomor 113. Surat itu diberikan kepada Andi Nurpati di Studio JakTV atas permintaan Andi. Tetapi setelah menerima surat dan mengetahui isi surat itu Andi Nurpati meminta agar diserahkan kepada sopirnya bernama Aryo. Kemudian, Aryo menandatangani berita acara penerimaan surat.

Tanggal 2 September 2009, KPU menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan mengenai calon terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil Sulawesi Selatan I. Rapat dipimpin oleh Andi Nurpati. Namun KPU tidak menggunakan surat asli sebagai rujukan. Justru yang digunakan adalah surat palsu tertanggal 14 Agustus. Kemudian tanggal 20 Oktober 2009, digelar pertemuan antara MK dan KPU. Pertemuan itu dilakukan setelah pelantikan SBY sebagai presiden. (si)/foto:iw/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
UU Pilkada Harus Ramah bagi Calon Pemimpin Potensial
28-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa masalah dinasti politik bukanlah sebuah fenomena baru. Saan menyampaikan, sejak...
Dinasti Politik Buruk Untuk Demokrasi
28-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karenanya...
Anggota DPR Sepakati Rencana Presiden Rampingkan Lembaga Negara
15-07-2020 / KOMISI II
Terkait wacana pemangkasan sejumlah lembaga negara yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua Komisi IIDPR RISaan Mustopa menyatakan sepakat...
Praja IPDN Pewaris Tahta Pemerintahan Dalam Negeri
13-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menyebut bahwa praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah pewaris tahta pemerintahan dalam...