DPR Apresiasi Sikap Ketua MK Bongkar Surat Palsu

22-06-2011 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI, Al Muzzammil Yusuf  menilai bahwa terobosan yang dilakukan oleh Ketua MK, Mahfud MD dalam membongkar kasus pemalsuan dan penggelapan surat MK patut dicontoh oleh para pimpinan lembaga negara lainnya.

“Bapak Mahfud telah memperlihatkan pada publik bagaimana seorang pimpinan lembaga negara berani membuka kasus di internal lembaganya sendiri, patut dicontoh oleh pimpinan negara lainnya”. Kata Politisi PKS ini, di ruang kerjanya, di DPR RI, baru-baru ini kepada parle.

Muzzammil berharap terobosan yang dilakukan oleh Ketua MK diteladani oleh Pimpinan DPR RI dalam membongkar mafia anggaran di DPR. Kasus mafia anggaran yang diungkap oleh Waode Nurhayati harus didukung oleh Pimpinan DPR.“Jika para Pimpinan DPR mendukung, saya yakin mafia anggaran di DPR dapat terungkap seperti kasus surat palsu MK.” Jelas Muzzammil

Figur seperti Mahfud MD menurut Muzzamil juga sangat dibutuhkan di lembaga seperti KPK. Maka seleksi calon Komisioner KPK yang sekarang sedang berlangusng di Kementrian Hukum dan HAM harus bisa mendapatkan dan meloloskan figur seperti Mahfud MD. Jika tidak maka keberadaan KPK ke depan akan semakin tidak relevan lagi dan hanya membebani dana negara. “Karena tanpa keberanian dan kebersihan, Komisioner KPK hanya bisa menangkap koruptor kelas teri bukan kakap, apalagi paus,” Paparnya.


Namun kata Muzzammil jika hasil seleksi Kemenkumham bagus, maka yang akan lolos seleksi DPR pasti orang bagus. Karena DPR memilih hanya bersumber dari calon yang lolos seleksi Kemenkumham. “Kita lihat saja nanti hasil seleksi Kemenhukam”jelasnya. (si)/foto:iw/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
UU Pilkada Harus Ramah bagi Calon Pemimpin Potensial
28-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa masalah dinasti politik bukanlah sebuah fenomena baru. Saan menyampaikan, sejak...
Dinasti Politik Buruk Untuk Demokrasi
28-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karenanya...
Anggota DPR Sepakati Rencana Presiden Rampingkan Lembaga Negara
15-07-2020 / KOMISI II
Terkait wacana pemangkasan sejumlah lembaga negara yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua Komisi IIDPR RISaan Mustopa menyatakan sepakat...
Praja IPDN Pewaris Tahta Pemerintahan Dalam Negeri
13-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menyebut bahwa praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah pewaris tahta pemerintahan dalam...