Menkeu Diminta Segera Sampaikan Perubahan Asumsi Makro APBN 2020

06-05-2020 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto.Foto : Dok/Man

 

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menghasilkan kesimpulan, Komisi XI DPR RI mendukung dan menyepakati Menkeu untuk segera menyampaikan perkembangan perubahan asumsi makro dan postur APBN 2020 akibat pandemi Covid-19 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Kerangka Ekonomi Makro-Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021.

 

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, Komisi XI DPR RI meminta agar rincian pendapatan dan belanja serta pembiayaan negara untuk tahun 2020 yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai turunannya nantinya disampaikan kepada Komisi XI DPR RI.

 

“Menteri Keuangan akan menyampaikan perkembangan perubahan APBD di dalam rangka penanganan Covid-19 dan dampaknya agar selaras dengan prioritas dan kebijakan penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” ucap Dito saat membacakan kesimpulan raker yang digelar secara virtual, Rabu (6/5/2020).

 

Komisi XI DPR  juga mendukung Gubernur Bank Indonesia untuk terus melakukan bauran kebijakan moneter dalam rangka stabilisasi nilai tukar dan mencapai sasaran inflasi di tengah wabah Covid-19. "Komisi XI DPR RI mendukung upaya Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam melakukan reformasi sistem kesehatan nasional, sistem perlindungan sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana," kata politisi Fraksi Partai Golkar itu.

 

Pada Raker tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Wimboh Santoso, dan Kepala BPS Suhariyanto juga diminta untuk dapat menyampaikan jawaban tertulisnya dari pertanyaan dan pendalaman Anggota Komisi XI DPR RI paling lambat selama 7 hari kerja sejak Raker ini dilaksanakan. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkeu Umumkan Resesi, Pemerintah Harus Fokus Bantu Rakyat dan Dunia Usaha
23-09-2020 / KOMISI XI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III tahun 2020. Hal itu menyusul revisi proyeksi...
PMN Rp 20 Triliun BPUI Harus Jelas Penggunaannya
23-09-2020 / KOMISI XI
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Badan Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), atau BPUI, senilai...
Bank Himbara Perlu Optimalkan Penyaluran Kredit UMKM Sektor Riil
23-09-2020 / KOMISI XI
Guna mendorong ekspansi penyaluran kredit di tengah pelemahan ekonomi, pemerintah telah menempatkan deposito atas uang negara pada sejumlah perbankan tanah...
Anggaran BPK dan BPKP Vital Untuk Jaga Akuntabilitas Keuangan Negara
21-09-2020 / KOMISI XI
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengajukan usulan tambahan pagu anggaran dalam Rencana Kerja...