BPK Nyatakan Laporan Keuangan Setjen DPR 2010 Wajar Tanpa Pengecualian

24-06-2011 / LAIN-LAIN

 

Sekretariat Jendral DPR RI untuk kedua kalinya memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2010. Hasil pemeriksaan ini disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Hadi Poernomo di Auditorium Kantor BPK RI Jakarta, Jumat (24/6/2011).

“Ini kali kedua Setjen DPR RI meraih capaian Wajar Tanpa Pengecualian, tentu ada kesan tersendiri karena biasanya mempertahankan keberhasilan yang sudah pernah dicapai itu lebih sulit ya,” kata Nining Indra Saleh, Sekjen DPR RI usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Ketua BPK.

Ia mengaku keberhasilan ini merupakan kerja tim kesekjenan yang dipimpinnya serta didukung pengawasan yang dilakukan anggota Badan Urusan Rumah Tangga – BURT DPR RI. Besarnya sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran di gedung wakil rakyat membuatnya bekerja lebih keras sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

“Dengan dicapainya prestasi ini saya menyatakan kepada publik bahwa semua pengelolaan, tata cara penggunaan anggaran di dewan ini, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang dipersyaratkan perundang-undangan, dibuktikan setelah diaudit BPK kami mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian, ini satu pengelolaan anggaran dengan sistem akuntansi yang tertinggi,” tandasnya.

Nining meminta masyarakat  tidak meragukan komitmen Setjen DPR dalam menggunakan anggaran negara sesuai aturan. Ia berharap pada tahun-tahun ke depan prestasi tertinggi ini dapat terus dipertahankan.

Selain Setjen DPR RI beberapa Kementrian dan Lembaga Negara juga berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, diantaranya DPD RI, MPR RI, Mahkamah Konstitusi, Kementrian PAN dan RB, Kemkokesra, Sekretariat Negara, LAN, serta Arsip Nasional.

BPK RI juga mengumumkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementrian dan Lembaga Negara yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diantaranya, Mahkamah Agung, Kementrian Budpar, Kemnakertrans, Kemkominfo, Badan Pertanahan Nasional dan BKKBN.

Hadi Poernomo menjelaskan permasalahan pada Laporan Keuangan Tahun 2010 ada pada kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ia berharap kementrian/lembaga negara dapat segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2010 kepada Kementrian dan Lembaga Negara dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II diantaranya Mensesneg Sudi Silalahi, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menpora Andi Malarangeng, serta MenPAN dan RB, EE Mangindaan. (iky) foto:HD/parle

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemenuhan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Merupakan Wujud Kehadiran Negara
07-08-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengajak anak-anak penyandang disabilitas untuk tidak rendah diri dalam pergaulan, baik...
Secara Teknikal Indonesia Sudah Resesi
07-08-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai dilihat dari data BPS Badan Pusat Statistik, saat ini pertumbuhan ekonomi di...
Legislator Siap Perjuangkan Pembangunan Infrastruktur Natuna
05-08-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad menegaskan siap memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dimana, masih...
Serahkan Surat Nasabah Bumiputera, Legislator Harap Pertemuan Manajemen Segera Terlaksana
04-08-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menepati janjinya untuk memperjuangkan hak nasabah AJB Bumiputera yang menemuinya di Gedung DPR...