Pelaksanaan PSBB Masih Kurang Maksimal

13-05-2020 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI dapil Sumbar II Guspardi Gaus. Foto : Runi/Man

 

Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disejumlah daerah di Indonesia saat ini sedang berlangsung, bahkan beberapa daerah memperpanjang pelaksanaannya. Namun realita di lapangan, pelaksanaan pemberlakuan PSBB ini dinilai masih kurang maksimal.

 

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI dapil Sumbar II Guspardi Gaus dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Rabu (13/5/2020). Ia menyoroti masih banyak terjadi pelanggaran diberbagai daerah di Indonesia, baik berasal dari masyarakat yang melanggar aturan maupun pemerintah dan aparat yang belum optimal melakoni tugasnya terkait penanganan wabah Covid-19.

 

Dikatakannya, kerumunan dan keramaian orang masih terjadi di beberapa tempat. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi keselamatan nyawa warga masyarakat dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah mengenai protokol kesehatan untuk menekan laju pandemi wabah Corona (Covid-19 ).

 

"Petugas di lapangan dan pejabat terkait harus tegas dan jangan mau berdamai dengan pengusaha dan siapapun yang melanggar aturan PSBB yang telah di tetapkan pemerintah," tandas Guspardi, Rabu (13/5/2020).

 

Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi hal yang utama ditengah pandemi Covid-19 yang masih belum bisa dipastikan kapan berakhirnya. "Pemkab dan pemkot di seluruh Indonesia harus melakukan pengetatan dan pengawasan yang lebih intens di daerahnya masing-masing," ujarnya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
UU Pilkada Harus Ramah bagi Calon Pemimpin Potensial
28-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa masalah dinasti politik bukanlah sebuah fenomena baru. Saan menyampaikan, sejak...
Dinasti Politik Buruk Untuk Demokrasi
28-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karenanya...
Anggota DPR Sepakati Rencana Presiden Rampingkan Lembaga Negara
15-07-2020 / KOMISI II
Terkait wacana pemangkasan sejumlah lembaga negara yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua Komisi IIDPR RISaan Mustopa menyatakan sepakat...
Praja IPDN Pewaris Tahta Pemerintahan Dalam Negeri
13-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menyebut bahwa praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah pewaris tahta pemerintahan dalam...