Bandara Penuh Sesak, Legislator Minta Relaksasi Transportasi Umum Dihentikan

15-05-2020 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : Arief/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai kebijakan Pemerintah yang membolehkan transportasi umum kembali beroperasi di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), membuat situasi amburadul dan kacau. Guspardi mengungkapkan, di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (14/5/2020), terjadi antrean penumpang bahkan kerumunan penumpang yang penuh sesak.

 

“Relaksasi transportasi yang dilakukan Pemerintah katanya untuk memperlonggar agar sektor ekonomi bergerak, tetapi kenyataannya di Bandara Soetta terjadinya antrean penumpang yang menumpuk dan penuh sesak, dan ini berpotensi menambah klaster baru kasus Corona (Covid-19 ). Apakah ini yang dikatakan berdamai dengan virus Corona," ujar Guspardi dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Jumat (15/5/2020).

 

Guspardi sebelumnya pernah mewanti-wanti Pemerintah agar mengkaji relaksasi PSBB dan kebijakan Menhub untuk mengizinkan kembali transportasi umum beroperasi supaya tidak menimbulkan masalah. Aturan mendasar PSBB melarang adanya kerumuman lebih dari lima orang. Kerumuman yang terjadi di Bandara Soetta karena aturan yang dibuat Pemerintah sendiri. Dan sama halnya mempercepat penyebaran virus Covid-19.

 

“Ini baru hari pertama, besok hingga menjelang puncak hari Lebaran, diperkirakan tetap terjadi antrean penumpang. Kondisi ini tak bisa dibiarkan. Pemerintah maupun petugas di bandara harus memperhitungkan akibatnya,” politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu lebih lanjut.

 

Menurut anggota Dewan asal Sumatera Barat ini, diperbolehkannya pebisnis dan swasta untuk terbang serta banyaknya persyaratan yang harus dibawa calon penumpang dan semuanya diperiksa oleh petugas di bandara, selain membutuhkan waktu juga akan mengundang antrean yang panjang. Apalagi calon penumpang dipastikan akan membludak menyusul adanya kebijakan relaksasi

 

"Harusnya di era IT saat ini, pengelola bandara bisa menerapkannya dengan cara online. Ada berkas yang pengecekannya lewat online atau inovasi lain sehingga tidak semua item pemeriksaan penumpang dilakukan petugas di bandara. Antrean penumpang bisa dihindari. Jaga jarak bisa pula diterapkan," ujarnya.

 

Jika tak mampu berimprovisasi terkait pelayanan pemeriksaan berkas penumpang yang cukup banyak itemnya selama pemberlakuan PSBB, maka tidak usah dilakukan relaksasi PSBB di bandara, terminal dan lainnya. “Pemerintah harus mencabutnya kembali relaksasi transportasi ini," imbuh Guspardi. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
UU Pilkada Harus Ramah bagi Calon Pemimpin Potensial
28-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa masalah dinasti politik bukanlah sebuah fenomena baru. Saan menyampaikan, sejak...
Dinasti Politik Buruk Untuk Demokrasi
28-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karenanya...
Anggota DPR Sepakati Rencana Presiden Rampingkan Lembaga Negara
15-07-2020 / KOMISI II
Terkait wacana pemangkasan sejumlah lembaga negara yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua Komisi IIDPR RISaan Mustopa menyatakan sepakat...
Praja IPDN Pewaris Tahta Pemerintahan Dalam Negeri
13-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menyebut bahwa praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah pewaris tahta pemerintahan dalam...