Zona Merah Corona Ciptakan Zona Merah Ekonomi

27-05-2020 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi. Foto : Runi/Man

 

Tiga bulan lalu, saat virus Corona (Covid-19) mewabah di Indonesia, Pemerintah sudah diingatkan agar segera merespon penyebaran Covid-19 dengan dua konsentrasi pada penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi menilai, karena Pemerintah terkesan menyepelekan, akhirnya terjadi gelombang capital outflow di pasar modal dan harga bahan pokok bergerak naik.

 

“Gelombang capital outflow sudah terjadi. Asing melakukan nett sell terus menerus, nilai rupiah terkoreksi, dan harga harga bahan pokok cenderung naik. Ini akibat mulai goyahnya tingkat kepercayaan pasar karena lambatnya respon pemerintah menghadapi penyebaran Covid-19,” kata Mulyadi dalam rilisnya, Selasa (26/5/2020)

 

Saat ini kebijakan Pemerintah bukan saja harus menyelamatkan nyawa dan kesehatan masyarakat, tapi juga dampak sosial ekonomi sebagai gelombang lanjutan yang harus jadi perhatian Pemerintah. “Zona merah pandemi di beberapa wilayah sudah mengakibatkan zona merah ekonomi di hampir seluruh wilayah," ungkap Mulyadi.

 

“Pemerintah harus memiliki roadmap baru sebagai respon terhadap dua konsentrasi tadi, penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekokomi. Di sisi lain, Pemerintah melalui Gugus Tugas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan harus kita apresiasi karena sudah luar biasa menjadi garda terdepan bersama tim medis menangani pandemi tersebut," kata politisi Fraksi Partai Gerindra itu lebih lanjut.

 

Menurutnya, penyelamatan korban Covid-19 dan upaya mengurangi penyebaran virus tersebut, berarti pula menyelamatkan sosial ekonomi di dalam negeri. Sementara pemerintah yang sudah mendapatkan payung hukum dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU, harus lebih fokus merealokasi anggaran dan program di setiap kementerian.

 

“Realokasi dan refocusing harus mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam setiap kebijakan anggaran, termasuk tentunya menetapkan program prioritas anggaran serta harus bisa dipertanggungjawabkan. Skala prioritas tentu yang terkait penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi masyarakat, sehingga pada akhirnya bisa menyelematkan masyarakat," papar Anggota Komisi V DPR RI itu.

 

Terakhir, sambungnya lagi, semua anak bangsa terus berikhtiar dan berdoa agar bencana nasional ini bisa dilewati dan diatasi dengan tetap megedepankan gotong royong dan saling percaya di antara pemangku kepentingan. "Khusus tim medis, kita tetap beri penghargaan tertinggi sebagai pahlawan kemanusian yang akan tercatat sepanjang sejarah kehidupan bangsa," tutup legislator dapil Jawa Barat V tersebut. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...