Pemerintah Diharapkan Fokus pada Pembangunan SDM

16-06-2020 / PARIPURNA

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menyerahkan pandangan Fraksi PPP atas Keterangan Pemerintah terhadap KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2021 kepada Ketua DPR RI (H.C) Puan Maharani, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020). Foto : Eno/Man

 

Anggota DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha membacakan pandangan fraksi atas Keterangan Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2021. Dia menyampaikan bahwa Fraksi PPP menilai, Pemerintah telah melakukan proyeksi perekonomian Tahun 2021 dengan sangat optimistis. Meskipun demikian, pemerintah perlu mewaspadai dan mengantisipasi tekanan eksternal pada Tahun 2021, seperti krisis ekonomi global yang semakin mendalam.  

 

Oleh sebab itu dia menekankan agar pemerintah fokus pada Pembangunan SDM. "Fraksi PPP mengharapkan Pemerintah fokus pada pembangunan SDM yang inovatif dan berdaya saing tinggi, dengan perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan pesantren dan madrasah," papar Syaifullah membacakan pidatonya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020).

 

Menurutnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari sektor pendidikan keagamaan perlu mendapat perhatian serius. Dengan jumlah yang tidak sedikit, SDM dari kalangan keagamaan merupakan potensi besar bagi negara, sebagai generasi penerus bangsa.

 

"Berdasarkan data yang kami peroleh hingga saat ini, terdapat 78 ribu lebih madrasah, dan 28 ribu lebih pesantren, dengan jumlah 5 juta santri mukim, yang apabila dijumlahkan dengan santri yang bolak-balik rumah ke pesantren dan sebaliknya, serta taman-taman pendidikan Alquran, maka jumlah santri kita sebanyak 18 juta orang dengan kurang lebih satu setengah juta tenaga pengajar," papar Syaifullah.

 

Selain itu yang digarisbawahi Anggota Banggar ini adalah, agar pemerintah bersungguh-sungguh menjaga ketahanan ketersediaan pangan yang berkelanjutan. "Negara dengan kemandirian pangan yang tinggi dan tidak tergantung pada produk impor relatif lebih cepat melakukan perbaikan akibat krisis pandemi Covid-19," ujar Syaifullah. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas
17-07-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyatakan dengan tegas agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat segera dicabut...
Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020
17-07-2020 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50...
Paripurna DPR Tetapkan 20 Calon Anggota BPKN
17-07-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-19 mengesahkan penetapan 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan...
DPR Beri Catatan Penanganan Covid-19
16-07-2020 / PARIPURNA
DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja,...