Banggar DPR Setujui Pagu Indikatif 4 Kemenko

22-06-2020 / BADAN ANGGARAN

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menkopolhukam, Menko Perekonomian, Menkomarives dan Menko PMK di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Foto : Andri/Man

 

Keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020 akan menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2021 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Program dan kebijakan yang disampaikan 4 Kementerian Koordinator sangat strategis untuk menyukseskan pembangunan Indonesia tahun 2021. Untuk itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan apresiasi atas program-program di semua Kemenko dan dapat menyetujui Pagu Indikatif Tahun 2021.

 

Demikian termaktub dalam kesimpulan Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menkomarives Luhut Binsar Pandjaitan dan Sekretaris Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Y.B. Satya Sananugraha yang diselenggarakan secara virtual dan fisik di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

 

“Program dan kebijakan Kemenko tersebut akan dapat menjadi stimulus yang lebih produktif efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kesehatan fiskal tahun 2021. Badan Anggaran memberikan apresiasi atas program-program di semua Kementerian Koordinator dan dapat menyetujui Pagu Indikatif Tahun 2021 beserta usulan tambahan dari Kementerian-Kementerian Koordinator,” ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat menyampaikan kesimpulan rapat.

 

Lebih lanjut, politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menyatakan Banggar DPR RI meminta program dan kebijakan masing-masing Kemenko dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, meningkatkan iklim investasi nasional, memperkuat perekonomian nasional.  “Tujuannya, agar mampu tumbuh lebih tinggi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” tutur Said.

 

Menutup kesimpulan, legislator dapil Jawa Timur XI ini menyampaikan bahwa Banggar DPR RI menetapkan agar Pemerintah menarik sebagian dana yang disimpan di Bank Nasional dan/atau Bank Pembangunan Daerah dengan tujuan untuk menggerakkan sektor riil dengan suku bunga yang sama dengan Bank Indonesia dan Bank Penerima tidak boleh menggunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Sinergi, Banggar Terima Silaturahmi Pengurus KWP
24-11-2020 / BADAN ANGGARAN
Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) periode 2020-2022 baru terpilih beberapa waktu yang lalu. Guna meningkatkan sinergi dengan DPR RI, pengurus...
Ibas: Petani Produktif dan Sejahtera, Indonesia Maju
26-10-2020 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengingatkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor vital dan krusial bagi...
Legislator Minta Anggaran Kesehatan 2021 Harus Selesaikan Permasalahan
27-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, serta Bank Indonesia...
Pasca-Covid, APBN 2021 Harus Selesaikan Berbagai Sektor
25-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati alokasi dan kebijakan anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2021 diarahkan untuk menjadi...