Banggar DPR Setujui Pagu Indikatif 4 Kemenko

22-06-2020 / BADAN ANGGARAN

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menkopolhukam, Menko Perekonomian, Menkomarives dan Menko PMK di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Foto : Andri/Man

 

Keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020 akan menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2021 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Program dan kebijakan yang disampaikan 4 Kementerian Koordinator sangat strategis untuk menyukseskan pembangunan Indonesia tahun 2021. Untuk itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan apresiasi atas program-program di semua Kemenko dan dapat menyetujui Pagu Indikatif Tahun 2021.

 

Demikian termaktub dalam kesimpulan Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menkomarives Luhut Binsar Pandjaitan dan Sekretaris Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Y.B. Satya Sananugraha yang diselenggarakan secara virtual dan fisik di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

 

“Program dan kebijakan Kemenko tersebut akan dapat menjadi stimulus yang lebih produktif efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kesehatan fiskal tahun 2021. Badan Anggaran memberikan apresiasi atas program-program di semua Kementerian Koordinator dan dapat menyetujui Pagu Indikatif Tahun 2021 beserta usulan tambahan dari Kementerian-Kementerian Koordinator,” ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat menyampaikan kesimpulan rapat.

 

Lebih lanjut, politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menyatakan Banggar DPR RI meminta program dan kebijakan masing-masing Kemenko dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, meningkatkan iklim investasi nasional, memperkuat perekonomian nasional.  “Tujuannya, agar mampu tumbuh lebih tinggi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” tutur Said.

 

Menutup kesimpulan, legislator dapil Jawa Timur XI ini menyampaikan bahwa Banggar DPR RI menetapkan agar Pemerintah menarik sebagian dana yang disimpan di Bank Nasional dan/atau Bank Pembangunan Daerah dengan tujuan untuk menggerakkan sektor riil dengan suku bunga yang sama dengan Bank Indonesia dan Bank Penerima tidak boleh menggunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Prihatin BOP Pesantren Dihapus di RAPBN 2021
17-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Ratna Juwita Sari prihatin dihapuskannya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren pada RAPBN 2021. Padahal padahal...
Banggar Setujui Postur Anggaran TKDD 2021
16-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui postur anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada RAPBN Tahun Anggaran 2021...
PMN Pada RAPBN 2021 Harus Dikaji Ulang
11-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 35,18 triliun yang ditetapkan dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara...
Gubernur BI Diharapkan Mampu Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
11-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah berharap Gubernur Bank Indonesia (BI) dapat tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah...