Komisi III dan Menkumham Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU KUHP dan Pemasyarakatan

22-06-2020 / KOMISI III

Suasana Raker Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan Ham di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Foto : Andri/Man

 

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI bersepakat untuk segera memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) operan atau carry over yang menjadi lingkup tugas Komisi III DPR RI, yakni RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan.

 

Kesepakatan tersebut diperoleh saat Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat. Senada dengan Pimpinan Rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir juga mengusulkan agar pembahasan kedua RUU itu dilanjutkan. Sebab, komitmen pembahasan kedua RUU itu menjadi kesimpulan di beberapa kali rapat dengan Kemenkumham.

 

"Komisi III mendesak Kemenkumhan tindak lanjuti target penyelesaisan legislasi RKUHP dan RUU Pemasyarakatan," papar Adies di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

 

 

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menambahkan bahwa RKUHP dan RUU Pemasyarakatan merupakan RUU carry over yang harus dilanjutkan pembahasannya pada DPR periode 2019-2024, terlebih lagi, kedua RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

 

"Kita punya pekerjaan tertunda, RUU PAS dan RKUHP. Nah saya berpendapat ini harus dilanjutkan apalagi dulu ketika di akhir masa sidang ada lobi pimpinan fraksi-fraksi DPR dan Pemerintah yang diwakili Pak Menteri sudah sepakat bahwa ini akan jadi prioritas yang kita lanjutkan. Oleh karena itu, dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2020, tapi ini DPR sudah berjalan sekitar hampir 10 bulan belum jalan," ungkap Arsul.

 

Lebih lanjut, Arsul mengungkapkan agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyampaikan kesepakatan tersebut ke Presiden Joko Widodo. Sementara Komisi III DPR RI juga akan meneruskan ke Pimpinan DPR RI untuk bersurat ke Presiden.

 

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan bersedia meneruskan pembahasan, namun dia harus melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, dia tidak mungkin mengambil keputusan tanpa meminta arahan Presiden.

 

"Kalau Komisi III meminta meneruskan, saya siap saja. Tetapi tentu saya akan meminta persetujuan presiden untuk melanjutkan itu, tidak mungkin ujug-ujug begitu saja. Karena sebelumnya ada hal yang diputuskan sendiri Presiden dalam rapat untuk tidak dilanjutkan sementara dan terus lakukan sosialisasi terhadap beberapa pasal RKUHP dan PAS," jelasnya. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penegakan Hukum Bisa Humanis, Tanpa Menakutkan
07-08-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menilai, penegakan hukum sebetulnya bisa dilakukan dengan cara humanis tanpa perlu melakukan kekerasan...
Polri Harus Usut Oknum Imigrasi yang Bantu Djoko Tjandra
02-08-2020 / KOMISI III
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri harus mengusut pula oknum imigrasi yang terlibat di balik pelarian Djoko Tjandra. Di sisi lain...
Polisi Diminta Tidak Tebang Pilih Tangani Kasus Intoleransi
30-07-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy berharap polisi tidak tebang pilih dalam menangani kasus tindakan intoleransi, dan...
Djoko Tjandra Harus Segera Ditangkap
15-07-2020 / KOMISI III
Kasus buron Djoko Tjandra memasuki babak baru. Setelah berhasil masuk Indonesia tanpa terdeteksi dan mendaftarkan peninjauan kembali (PK) ke PN...