Komisi XI dan Pemerintah Sepakati KEM-PPKF RAPBN 2021

22-06-2020 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Foto : Arief/Man

 

Komisi XI DPR RI dan Pemerintah menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2021. Berdasarkan pendapat dari masing-masing Fraksi di Komisi XI DPR RI, asumsi dasar ekonomi makro diputuskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkisar 4,5-5,5 (persen year on year) dan inflasi sebesar 2,0-4,0 (persen, year of year).

 

“Nilai tukar rupiah sekitar Rp 13.700 hingga Rp 14.900 per dollar Amerika Serikat (AS), dan suku bunga SBN 10 tahun senilai 6,29-8,29 persen,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

 

Selanjutnya, dalam indikator target pembangunan ditetapkan bahwa angka tingkat penganguuran terbuka berkisar 7,7-9,1 persen, tingkat kemiskinan 9,2-9,7 persen, indeks gini rasio berkisar antara 0,377-0,379, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada level 72,78-72,93. Sedangkan, indikator pembangunan seperti Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) ditetapkan sama yakni berada pada kisaran 102-104.

 

“Dengan proyeksi asumsi makro RAPBN 2021, sebagai acuan penyusunan APBN 2021, maka Pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan, seperti melanjutkan penanganan bidang kesehatan, mengakselerasi pemulihan ekonomi nasioan dan reformasi sosial pemalui pecepatan pemulihan sejumlah industri, memberikan stimulus ekonomi yang tepat sasaran dan produktif,” lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu.

 

Kemudian, Pemerintah juga diimbau meningkatkan reformasi di bidang penanggaran dan berbagai bidang perlindungan sosial, serta meningkatkan prioritas pembangunan di berbagai bidang pertanian untuk menjaga ketahanan pangan. Aspek lainnya seperti menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, memperkuat kebijakan pengendalian impor pangan, juga meningkatkan NTP dan NTN.

 

“Berikutnya, penguatan sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahretaan rakyat, dan memperkuat industri nasional. Terakhir, pengendalian defisit dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, ruang fiskal dan risiko APBN di masa yang akan datang," pungkas legislator dapil Jawa Tengah VIII ini. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Setahun Pemerintahan Jokowi, Legislator Nilai Bidang Ekonomi Belum Memuaskan
20-10-2020 / KOMISI XI
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin genap berusia satu tahun pada hari ini (20/10/2020). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai kinerja...
Topang Masyarakat Desa Kala Pandemi, Perlu Optimalisasi Penyaluran BLT Dana Desa
17-10-2020 / KOMISI XI
Wabah pandemi Covid-19 turut mengubah tatanan pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa. Pasalnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun...
‘Merger’ 3 Bank Syariah Harus Jadi Bukti Keberpihakan Pemerintah Pada UMKM
16-10-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha...
Anggota DPR Dorong Sinergi BUMDes di Tengah Pandemi
16-10-2020 / KOMISI XI
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2018 berupaya mengungkit potensi ekonomi daerah melalui program strategis yang menyasar perluasan akses keuangan masyarakat....