Rahmad Handoyo Kritik Mahalnya Biaya Rapid Test

23-06-2020 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto : Dok/mr

 

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, angka yang harus dikeluarkan masyarakat untuk biaya rapid test masih terlalu mahal. Untuk itu ia berharap Pemerintah turun tangan, bahkan bila perlu menghapus biaya rapid test mandiri yang seringkali dikeluhkan masyarakat ini.

 

"Banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalnya rapid test. Atas keluhan ini, pemerintah seharusnya memikirkan solusi, bagaimana caranya agar rapid test mandiri bisa gratis," kata melalui siaran pers yang diterima Parlementaria, Selasa (23/6/2020).

 

Legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini menilai terlalu berat buat warga jika harus membayar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu untuk biaya rapid test yang masa berlakunya hanya tiga hari itu. Karena mahalnya rapid test ini, Rahmad sering mendapat keluhan dari ratusan supir truk yang terpaksa menunda pekerjaannya kaarena tak sanggup bayar biaya rapid test.

 

"Kita tahu, hari ini  ratusan pengemudi truk yang mengangkut logistik menunda pengiriman barang karena tak mampu bayar biaya rapid test. Para sopir truk yang bekerja untuk kepentingan publik mestinya dibebaskan dari biaya rapid test," ujarnya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Senin (22/6) ratusan sopir truk pengangkut logistik di Pelabuhan Pangkal Balam, Bangka Belitung menunda pengiriman barang karena terkendala biaya rapid test. Syarat untuk pengiriman barang, pengemudi harus rapid test terlebih dahulu.

 

Masih kata Rahmad, tingginya biaya rapid test juga banyak dikeluhkan para calon penumpang kereta api dan penumpang pesawat. Bahkan, banyak diantara mereka (calon penumpang) yang akhirnya terpaksa membatalkan perjalanan karena terbukti menggunakan surat keterangan rapid test yang sudah kadaluarsa. "Kejadian-kejadian seperti ini kan membuktikan bahwa biaya rapid test itu terasa membebani. Kondisi ini harusnya jadi perhatian Pemerintah," Jelas Rahmad.

 

Rahmad mengatakan, sejauh ini, rapid test masih merupakan cara paling baik untuk melacak penyebaran Covid-19. Presiden Jokowi juga telah mematok target 20.000 rapid test sehari.  Apalagi, katanya, saat ini banyak orang yang terpapar Covid-19 tanpa gejala (OTG), maka tak ada pilihan lain, rapid test harus secara terus menerus dilakukan. "Nah, kalau banyak masyarakat yang enggan untuk  rapid test karena biaya yang mahal, tentu ini tidak baik bagi penanganan Covid-19," terangnya.

 

Rahmad mengakui, untuk rapid test itu sendiri memang membutuhkan dana, sehingga pihak rumah sakit, mau tidak mau harus mematok tarif. "Di sinilah perlunya Pemerintah hadir. Pemerintah pun harus mengawasi, tidak boleh membiarkan rumah sakit melakukan 'aji mumpung', mematok tarif sesukanya," tegas Rahmad.

 

Terakhir, Legislator F-PDI Perjuangan itu berpendapat, jika melihat besarnya anggaran yang disiapkan untuk penanganan Covid-19 saat ini, yaitu sebesar Rp 667 triliun, tidak terlalu berat buat Pemerintah untuk menghapus biaya rapid test. "Negara jangan takut rugi. Segera buat aturan atau regulasi agar rapid test gratis di seluruh Indonesia," tutupnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Turut Terapkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020
07-08-2020 / KOMISI IX
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan HukumProtokol Kesehatandalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 meminta kepala daerah...
Pemerintah Perlu Selidiki Latar Belakang Keilmuan Hadi Pranoto
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah melakukan langkah-langkah penyelidikan terhadap latar belakang keilmuan Hadi Pranoto. Sebelumnya, Hadi...
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Mendidik
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Joko Widodo agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol...
Vaksin Covid-19 dari China Harus Aman dan Transparan
03-08-2020 / KOMISI IX
Vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Sinovac asal China akan diujikan mulai Agustus pada 1.620 relawan. Bedasarkan laporan Kepala...