Susun Program 2021, Kemenhub Diingatkan Koordinasi dengan PUPR

23-06-2020 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang digelar secara virtual dan fisik di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Foto : Runi/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mengingatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dalam menyusun program RKA K/L dan RKP Tahun Anggaran (TA) 2021 hendaknya memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi. Sudewo menegaskan, asas efektivitas dan efisiensi bisa tercipta apabila ada koordinasi antar kementerian, dalam hal ini Kemenhub bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

 

Sudewo menyatakan, melalui koordinasi dapat mencegah terjadinya overlap atau tumpang tindih antar kementerian. Pemaparan tersebut disampaikan Sudewo dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pembahasan pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan RKP TA 2021 Kemenhub, yang digelar secara virtual dan fisik di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

 

“Ada program Kemenhub yang hendak membuat double track atau pembangunan jalur ganda kereta Bogor-Sukabumi yang menelan anggaran Rp 439 Miliar. Sementara, PUPR sedang membangun jalan tol Bogor-Sukabumi. Hal ini punya maksud, tujuan dan output yang hendak dicapai juga sama. Saya katakan ini overlap. Tolong, Kemenhub melakukan koordinasi dengan PUPR supaya hal ini tidak kembali terjadi,” ujar Sudewo.

 

Barangkali, sambung Sudewo, hal demikian juga terjadi di sektor yang lain. Maka Sudewo menegaskan kembali perlu peningkatan koordinasi Kemenhub-PUPR. Tak hanya itu, Sudewo mengusulkan jika anggaran yang disediakan untuk pembangunan jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi diprioritaskan untuk penganggaran pembangunan kereta dari Yogyakarta menuju New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo.

 

Sebab, menurut Sudewo, dalam rangka mendukung eksistensi bandara internasional di Yogyakarta yang baru itu perlu ada pencermatan penyisiran menempatkan skala prioritas. “Jadi, efektivitas dan efisiensi ini mohon menjadikan pertimbangan menjadikan perhatian. Dan efektivitas dan efisiensi itu bisa tercapai apabila ada koordinasi antar lembaga yaitu antara Kemenhub-PUPR,” tandasnya kembali mengingatkan.

 

Selain itu, politisi F-Gerindra ini menuturkan bahwa ia mendukung apa yang telah direncanakan Kemenhub dalam pagu indikatif TA 2021. Dimana, ungkap Sudewo, di antaranya diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas antar sarana prasarana yang satu dengan yang lain dalam rangka mendukung percepatan perkembangan perekonomian. Terutama, dalam percepatan transportasi.

 

“Seperti, pembangunan tol Semarang-Jakarta sungguh disayangkan connectivity dari jalan tol sampai pada kabupaten-kabupaten tertentu di sekitar jalur tol itu belum dibuat. Meskipun, ini sarana prasarana atau pintu jalan tol itu disediakan PUPR, tetapi ini juga ada kaitannya dengan kewenangan Kemenhub dalam percepatan transportasi. Percepatan transportasi ini akan menghasilkan adanya efisiensi cost produksi dan juga adanya percepatan perekonomian nasional,” papar legislator dapil Jawa Tengah III itu. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Nurhayati Dorong Pemdes Terapkan Digitalisasi Monografi Desa
27-07-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) menerapkan Digitalisasi Monografi Desa untuk reformasi sistem. Menurut...
Syarief Abdullah: Kades Sudah Maksimal Membangun Desa
16-07-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengapresiasi kinerja Kepala Desa dalam membangun di desa. Syarief menegaskan, dana...
Mulyadi: Kekayaan Negara Harus Dimaksimalkan dengan Manajemen Aset
15-07-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR Mulyadi mendesak sejumlah kementerian agar memiliki lembaga yang mampu memanajemen aset. Hal ini penting dimiliki agar,...
Legislator Desak Menhub Usut Importir Kendaraan Penunggak PNBP
15-07-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho mendesak Menteri Perhubungan untuk mengusut Agen Pemegang Merk (APM) atau importir kendaraan ihwal...