Kementerian ATR BPN Diminta Selesaikan Sengketa Lahan

23-06-2020 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Foto : Runi/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa tanah atau lahan agar tidak menimbulkan korban.

 

Hal ini dikatakannya saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil membahas pembicaraan pendahuluan dan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, serta evaluasi kinerja Pemerintah Tahun 2019 dan 2020 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

 

“Perlu ada peningkatan kinerja dari Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan kasus di tahun 2019, ada 8.959 persoalan menyangkut sengketa, namun Kementerian ATR/BPN baru mampu menyelesaikan 839 kasus. Mudah-mudahan di tahun 2020, 2021 dan seterusnya akan makin banyak kasus yang bisa diselesaikan,” kata Zulfikar.

 

Menurut data konsorsium pembaharuan agraria, sambung Zulfikar, sejak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 banyak terjadi sengketa lahan, konflik lahan, sengketa tanah yang menimbulkan jatuhnya korban. “Oleh karena itu kita mohon Kementerian ATR/BPN semakin baik kinerjanya, terutama dalam menyelesaikan sengketa, konflik lahan atau tanah agar tidak lagi terjadi korban,” tandas legislator Fraksi Partai Golkar itu.

 

Ia mengatakan, persoalan sengketa lahan perlu mendapat perhatian agar pemerataan ekonomi dan percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah itu semakin bisa bergulir dengan baik. “Oleh karenanya kita perlu membuat peta jalan (roadmap) terkait tanah dan lahan, serta penggunaan atau manfaatnya. Sehingga bila terjadi sesuatu masalah terkait pemanfaatan tanah atau lahan tersebut, seminimal mungkin kita dapat menghindari terjadinya tumpang tindih, konflik, dan sengketa. Sejauh mana Kementerian ATR/BPN sudah mewujudkan satu peta ini,” tuturnya.

 

Berbicara soal anggaran, tambah Zulfikar, terutama anggaran berbasis fungsi dan kinerja, pada prinsipnya Komisi II DPR RI mendukung anggaran Kementerian ATR/BPN. “Yang penting dapat menunjukkan output dan outcome yang lebih baik dan mencapai keseluruhan target yang sudah ditetapkan,” tutup Zulfikar. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Tepis Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020
04-08-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menepis wacana penundaan kembali Pilkada serentak 2020 di tengah peningkatan jumlah kasus baru...
UU Pilkada Harus Ramah bagi Calon Pemimpin Potensial
28-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa masalah dinasti politik bukanlah sebuah fenomena baru. Saan menyampaikan, sejak...
Dinasti Politik Buruk Untuk Demokrasi
28-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karenanya...
Anggota DPR Sepakati Rencana Presiden Rampingkan Lembaga Negara
15-07-2020 / KOMISI II
Terkait wacana pemangkasan sejumlah lembaga negara yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua Komisi IIDPR RISaan Mustopa menyatakan sepakat...