KKP Diminta Maksimalkan Sumber Daya Ikan Indonesia Timur

23-06-2020 / KOMISI IV

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Foto : Andri/Man

 

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memaksimalkan potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia bagian timur agar bernilai tambah dan berdaya saing tinggi, guna meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi Covid-19. Selain itu, upaya ini diharapkan turut memberikan peningkatan devisa negara.


“Untuk itu, Komisi IV DPR pun mendukung peningkatan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 menjadi sebesar Rp 7 triliun. Peningkatan pagu itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan padat karya dan bantuan sosial,” kata Sudin saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

 

Sudin pun memperinci sejumlah program yang akan didorong seperti kegiatan Gemarikan, Bakti Mutu Karantina, Bakti Nelayan, Klaster Budi Daya Udang, Bantuan Benih Ikan dan Pakan Ikan Mandiri, Kelompok Penggerak Konservasi, Pugar, Kelompok Masyarakat Pengawas, serta Pelatihan dan Pendidikan Vokasi Masyarakat dalam rangka memulihkan ekonomi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan pasca pandemi Covid-19.

 

Kemudian, masih kata politisi PDI-Perjuangan itu, KKP diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap laut di seluruh perairan Indonesia. Pasalnya seluruh wilayah laut Indonesia punya potensi ikan yang luar biasa, tak hanya di Indonesia timur saja. Hal ini berkenaan dengan peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 

“Komisi IV DPR juga meminta KKP untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Indonesia, seperti pengawasan terhadap penyelundupan benih lobster ataupun sejenisnya yang masih berlangsung, dalam rangka meningkatkan PNBP dan mencegah kerugian negara serta demi keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia yang lestari," jelas Sudin.

 

Terkait PNBP bidang perikanan, legislator dapil Lampung I ini juga meminta data lebih rinci. Data tersebut pun diminta untuk dikirimkan ke Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja yang akan datang. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
GGPC Bisa Jadi ‘Role Model’ Pengembangan Tanaman Hortikultura
22-07-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menilai perusahaan hortikultura PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC), Lampung, bisa menjadi...
Pajak Ekspor Hortikultura Tinggi, Komisi IV Akan Bersurat Kepada Kemenkeu
22-07-2020 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI mendapat masukan dari Direksi PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC) mengenai pengenaan pajak yang sangat tinggi...
BKIPM Lampung Diminta Jaga Mutu Komoditas Budidaya Udang
22-07-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid meminta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan...
Pembenihan Tanaman di Persemaian Permanen Lampung Selatan sudah Baik
21-07-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah menilai program persemaian permanen yang melakukan pembenihan tanaman di Lampung Selatan sudah...