Komisi XI Dorong Reformasi Penerimaan dan Belanja Negara Pasca Pandemi

24-06-2020 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto : Erman/Man

 

Langkah konsolidasi terus dilakukan Pemerintah untuk mendorong stabilitas fiskal yang tahun ini terkoyak akibat pandemi Covid-19. Salah satu langkah yang tengah Pemerintah siapkan adalah RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebagai instrumen untuk pemulihan pada masa transisi menuju normal pasca pandemi. Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong Pemerintah untuk melakukan sejumlah terobosan, baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran, untuk mencapai target pembangunan serta pemulihan akibat pandemi.

 

Hal itu diungkapkan Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. “RAPBN 2021 dihadapkan tantangan untuk pada akhirnya dapat mengembalikan disiplin fiskal menjadi 3 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) secara bertahap. Oleh karenanya, diperlukan sejumlah reformasi dan terobosan, baik dari sisi perencanaan pembangunan maupun cakupan penganggaran yang terdiri atas penerimaan, belanja, maupun pembiayaan,” kata Puteri dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Rabu (23/6/2020).

 

Terkait penerimaan, politisi F-PG ini mengatakan bahwa reformasi harus sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi. Pandemi ini telah memicu distorsi terhadap agenda peningkatan penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio), apalagi upaya pengembalian kinerja penerimaan negara pasca krisis memerlukan waktu yang lebih lama.

 

“Mengingat ekonomi yang belum pulih akibat pandemi, tentu Pemerintah menghadapi keterbatasan ruang untuk melakukan pemungutan secara cepat. Untuk itu, perlu dilakukan mitigasi terhadap risiko stagnasi penerimaan di tengah tren pertumbuhan ekonomi global yang turun akibat pandemi. Langkah yang dapat dilakukan misalnya dengan memberikan insentif pajak secara lebih selektif dan tepat sasaran sehingga pemerintah dapat menjaga stabilitas sektor ekonomi utama. Selain itu, pemerintah dapat memperluas barang kena cukai dengan tetap memperhatikan kondisi dunia usaha dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat,” papar Puteri.

 

Dari sisi anggaran belanja, Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI) ini merasa Pemerintah perlu terus mempertajam struktur pengeluaran yang awalnya bersifat nonproduktif menuju pengeluaran yang bersifat produktif serta memberikan efek pengganda bagi masyarakat. “Pemerintah perlu mengarahkan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk hal yang lebih produktif. Namun, ekspansi belanja untuk kebutuhan produktif ini juga harus dapat diukur tingkat produktivitasnya terhadap perekonomian masyarakat. Tentunya, langkah tersebut juga harus diiringi upaya perbaikan tata kelola penggunaan anggaran yang baik,” jelas Puteri.

 

Sementara untuk perencanaannya, Puteri mengingatkan agar pemerintah cermat dalam penghitungan alokasi pos belanja antisipatif yang merupakan bagian dari reformasi anggaran 2021 dalam kebijakan belanja negara yang pemerintah canangkan. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk memudahkan Pemerintah melakukan langkah responsif terhadap ketidakpastian yang dapat sewaktu-waktu terjadi, seperti pandemi Covid-19.

 

“Alokasi belanja antisipatif perlu diperhitungkan dengan saksama untuk melihat kemungkinan risiko yang perlu ditanggung di masa depan. Jangan sampai anggaran ini menjadi celah penambahan defisit anggaran yang justru terus melebar. Karena sifatnya bisa diperkirakan (foreseeable expenditure), maka sudah seharusnya bisa direncanakan dengan cermat dan hati-hati,” tutup legislator daerah pemilihan Jawa Barat VII itu. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkeu Umumkan Resesi, Pemerintah Harus Fokus Bantu Rakyat dan Dunia Usaha
23-09-2020 / KOMISI XI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III tahun 2020. Hal itu menyusul revisi proyeksi...
PMN Rp 20 Triliun BPUI Harus Jelas Penggunaannya
23-09-2020 / KOMISI XI
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Badan Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), atau BPUI, senilai...
Bank Himbara Perlu Optimalkan Penyaluran Kredit UMKM Sektor Riil
23-09-2020 / KOMISI XI
Guna mendorong ekspansi penyaluran kredit di tengah pelemahan ekonomi, pemerintah telah menempatkan deposito atas uang negara pada sejumlah perbankan tanah...
Anggaran BPK dan BPKP Vital Untuk Jaga Akuntabilitas Keuangan Negara
21-09-2020 / KOMISI XI
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengajukan usulan tambahan pagu anggaran dalam Rencana Kerja...