Komisi VII DPR Kembalikan Program Bagi Rakyat Kecil di Kementerian ESDM

24-06-2020 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII Ramson Siagian saat memimpin rapat dengan Menteri ESDM. Foto : Jaka/mr

 

Setelah sebelumnya mendapat protes dan penolakan secara serempak dari hampir seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, akhirnya Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif setuju memunculkan kembali anggaran untuk program-program bagi rakyat kecil.

 

Hal tersebut tertuang menjadi salah satu dari empat poin kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM beserta jajaran yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Ramson Siagian, di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

 

"Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM untuk meningkatkan optimalisasi kegiatan infrastruktur Tahun 2020 dari Rp 235 miliar menjadi Rp 350 miliar untuk penambahan paket yakni konverter kit nelayan, konverter kit petani, PJU TS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya), dan sumur bor air tanah," ujar Ramson membacakan poin pertama dari kesimpukan raker.

 

Selain itu, Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM juga sepakat untuk mengupayakan kembali agar anggaran untuk program-program dalam poin pertama kesimpulan tersebut di atas, bisa melebihi target Rp 350 miliar.

 

Komisi VII DPR RI maupun Menteri ESDM juga sepakat agar penentuan waktu, alokasi dan tempat untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ESDM di daerah, dikonsultasikan dengan pimpinan dan anggota Komisi VII yang terkait dengan daerah pemilihan masing-masing. Selanjutnya, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 29 Juni 2020.

 

Menanggapi hak tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya menyepakati persetujuan antara Komisi VII DPR RI dengan eselon I Kementerian ESDM, untuk melakukan optimalisasi anggaran infrastruktur tersebut, dengan melakukan pergeseran pagu anggaran Rp 350 miliar antar unit eselon I. "Kami upayakan penyisiran kembali aktivitas-aktivitas yang terkait anggaran yang tersisa tahun 2020 untuk pada saatnya dilakukan refocusing kembali," ujar Arifin. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembentukan Revisi UU Minerba Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan
21-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan pembentukan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah sesuai dengan aturan...
Anggota DPR Beri Masukan untuk RUU EBT
20-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto memberikan sejumlah masukan terkait rancangan undang-undang energi baru terbarukan (RUU EBT) khususnya yang terkait...
Pemanfaatan Energi Nuklir Saat Ini Hanya untuk Pembangkit Listrik
19-10-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pemanfaatan energi nuklir yang akan dikembangkan di Indonesia saat ini...
Proyek Pengembangan PLTP Patuha Patut Diapresisasi
12-10-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Estimengapresiasi proyek pengembangan PLTP Patuha unit 1 dan 2. Ia menilai, proyek ini...