Kesiapan Anggaran Pilkada Pengaruhi Kualitas Demokrasi

25-06-2020 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Hugua. Foto : Runi/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Hugua meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan penjelasan secara rinci kepada Menteri Keuangan terkait kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2020 yang sampai saat ini realisasinya masih belum maksimal. Mengingat, kualitas demokrasi yang ingin dicapai pada Pilkada Serentak 2020, dipengaruhi juga oleh ketersediaan anggarannya.

 

“Pemerintah, KPU, dan Bawaslu harus serius dalam melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 khususnya dalam penyiapan anggaran tambahan yang diperlukan, karena ini berpengaruh pada kualitas demokrasi kita. Jika penyelenggaraan Pilkada tidak berkualitas, akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas juga. Dan jika pemimpinnya tidak berkualitas akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang tidak berkualitas, antara lain seperti masalah ekonomi dan kemiskinan,” kata Hugua dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Kamis (25/6/2020).

 

Hugua menyampaikan, pandemi Covid-19 memaksa seluruh lapisan masyarakat untuk mengerti digital. Oleh karenanya KPU perlu juga memikirkan untuk merancang sistem pemilihan berbasis digital, dalam hal ini e-voting. “Kalau perlu diadakan dulu survei dan simulasi untuk uji kelayakan e-voting, sehingga pada saatnya nanti kita sudah siap, terutama untuk Pemilu 2024,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu

 

Terkait dengan permohonan anggaran tambahan yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu, Hugua menyarankan agar  dilakukan pendekatan lobi oleh KPU dan Bawaslu terlebih dulu sebelum masalah anggaran dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, karena menurutnya penyelesaian masalah anggaran tidak mungkin tercapai di dalam RDP. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Tepis Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020
04-08-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menepis wacana penundaan kembali Pilkada serentak 2020 di tengah peningkatan jumlah kasus baru...
UU Pilkada Harus Ramah bagi Calon Pemimpin Potensial
28-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa masalah dinasti politik bukanlah sebuah fenomena baru. Saan menyampaikan, sejak...
Dinasti Politik Buruk Untuk Demokrasi
28-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karenanya...
Anggota DPR Sepakati Rencana Presiden Rampingkan Lembaga Negara
15-07-2020 / KOMISI II
Terkait wacana pemangkasan sejumlah lembaga negara yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua Komisi IIDPR RISaan Mustopa menyatakan sepakat...