Bahas RUU Kehutanan, Validasi Data Harus Dirampungkan

29-06-2020 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto. Foto : Runi/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengusulkan agar sebelum pembahasan pasal per pasal dalam RUU Kehutanan dilakukan, perlu dilakukan pemahaman bersama terkait validasi data tentang luas hutan di Indonesia. Menurutnya pembahasan RUU Kehutanan tak bisa dilakukan jika data tentang luasan hutan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain.

 

"Di dalam perubahan RUU tentang Kehutanan ini, kami minta supaya ada validasi yang terakhir dari seluruh kawasan hutan, supaya kita tahu mulai dari mana kita bisa melakukan langkah-langkah penataan ini terkait dengan jumlahnya," ujar Hermanto saat RDP dengan Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

 

Menurut politisi PKS ini, kesepahaman data antara Pemerintah dan DPR sangatlah penting agar dalam pembahasannya bisa sinkron dengan persoalan yang ada. Menjadi persoalan jika dalam pembahasan RUU Kehutanan ini menggunakan data luasan hutan yang sudah lama. Karena pasti semakin mendekati tahun 2020, akan ada pengurangan jumlah luasan hutan.

 

"Perlu disepakati dulu tentang luasan hutan itu. Dari data itulah kita bisa mengatur. Kenapa saya sebutkan begitu, karena kalau kita merujuk pada data yang paling lama itu tahun 2000-an dan itu pasti ada pengurangan pengurangan luas hutan. Nah pengurangan pengurangan itu tentu kita tahu sebabnya," jelas Hermanto.

 

Diketahui, UU Kehutanan yang ada saat ini diundangkan pada tahun 1999 dirasa sudah tidak cukup dalam menjawab permasalahan tentang hutan pada saat ini, sehingga perlu dilakukan pembaharuan. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
GGPC Bisa Jadi ‘Role Model’ Pengembangan Tanaman Hortikultura
22-07-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menilai perusahaan hortikultura PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC), Lampung, bisa menjadi...
Pajak Ekspor Hortikultura Tinggi, Komisi IV Akan Bersurat Kepada Kemenkeu
22-07-2020 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI mendapat masukan dari Direksi PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC) mengenai pengenaan pajak yang sangat tinggi...
BKIPM Lampung Diminta Jaga Mutu Komoditas Budidaya Udang
22-07-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid meminta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan...
Pembenihan Tanaman di Persemaian Permanen Lampung Selatan sudah Baik
21-07-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah menilai program persemaian permanen yang melakukan pembenihan tanaman di Lampung Selatan sudah...