Anggota DPR Minta Pertamina Kaji Ulang Rencana IPO

30-06-2020 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto. Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto meminta kepada PT Pertamina untuk mengurungkan niat dan rencana Initial Public Offering (IPO) subholding ke publik. Terutama jika kajian tentang IPO tersebut belum dilakukan secara jelas dan matang.

 

"Pelaksanaan IPO kalau belum ada kajian yang lengkap saya minta dibatalkan saja rencananya sampai kajian selesai dilakukan dengan baik dan disampaikan ke publik secara terang benderang," ujar politisi Fraksi PKS ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (29/6/2020).

 

Rekan satu fraksinya di Komisi VII DPR RI Mulyanto di kesempatan berbeda mengatakan pemerintah harus berhati-hati melepas saham perusahaan subholding Pertamina di lantai bursa. Ia mengingatkan, subholding Pertamina yang membawahi puluhan anak perusahaan itu, mengelola bisnis strategis yang terkait hajat hidup orang banyak.

 

"PKS mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN, agar jangan terburu-buru melepas saham perusahaan subholding Pertamina. Karena, Bisnis yang dikelola subholding Pertamina bukan bisnis biasa, tapi bisnis yang terkait kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Jadi harus dikaji secara cermat, bukan hanya dari sudut pandang kedaulatan ekonomi tapi juga dari sudut pandang ketahanan nasional,” ungkap Mulyanto melalui pesan singkatnya.  .

 

Politisi dapil Banten III ini menjelaskan, pemerintah harus menaati amanah konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UUD 1945, pasal 33 ayat 2. Dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sementara pada ayat 3 disebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 

Tidak hanya itu, Mulyanto juga mengutip UU No 2 Tahun 2001 tentang Migas pasal 4, ayat 1 yang berbunyi minyak dan gas bumi sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

 

"Jadi berdasarkan pertimbangan peraturan perundangan tersebut, PKS mendesak pemerintah untuk hati-hati dalam melepas saham perusahaan subholding Pertamina ke lantai bursa. Apalagi kalau nanti yang membelinya pihak asing. Ini dikhawatirkan mengganggu ketahanan energi bangsa ini. Jangan sampai obsesi pemerintah mendapatkan untung bagi perusahaan pelat merah itu, akan menjadi ancaman terhadap kepentingan bangsa yang lebih besar,”pungkasnya.

 

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kardaya Wanika mengingatkan PT Pertamina agar tidak menabrak undang-undang dalam rencana menawarkan saham atau IPO subholding ke publik. "Mengenani IPO, jangan sampai Pertamina dalam melakukan kegiatannya menabrak aturan perundangan, dalam down stream untuk hajat hidup orang banyak sangat beda dengan komoditi yang lain," tambah Kardaya. 

 

Menurutnya, Pertamina juga tak bisa serta merta mencontoh BUMN yang anak usahanya telah melakukan IPO seperti Pelindo II. Oleh karena itu pihaknya meminta Pertamina mengkaji kembali rencana tersebut. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Dorong Percepatan Program Kebijakan Satu Peta
08-07-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendorong Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk...
Percepat Penyelesaian Transmisi Industri dan Jargas
07-07-2020 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengimbau Perusahaan Gas Negara (PGN) segera mempercepat penyelesaian transmisi industri dan jaringan gas...
Anggota DPR Pertanyakan Target Jaringan Gas Subsidi
06-07-2020 / KOMISI VII
Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2022 sudah terpasang dua juta sambungan jaringan pipa gas bersubsidi ke rumah-rumah masyarakat. Anggota...
Prioritaskan Penggunaan Produk Konsorsium Riset dan Inovasi Covid -19
01-07-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI sepakat dengan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid 19, Kepala LIPI, Kepala BPPT, serta Direktur LBM...