Komisi IX Gelar Konferensi Pers Realisasi Anggaran Covid-19 di Kemenkes

30-06-2020 / KOMISI IX

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene. Foto : Jaka/Man

 

Teguran Presiden Joko Widodo terhadap kecilnya realisasi anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 harus didudukkan dalam konteks yang tepat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat menggelar konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (29/6/2020).

 

"Jadi yang disampaikan Pak Presiden Joko Widodo, realisasi anggaran Kemenkes (Kementerian Kesehatan) baru 1,53 persen dari total Rp 75 triliun. Nah, kita liat ini harus didudukkan persoalannya, enggak bisa langsung seperti itu," kata Felly usai Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

 

Felly menjelaskan Kemenkes mengelola anggaran penanganan Covid-19 Rp 25,75 triliun dari total anggaran Pemerintah Rp 87,5 triliun. Dia mengatakan memang anggaran awal penanganan virus Covid-19 yang disediakan pemerintah sebesar Rp 75 triliun. "Lalu selisih anggaran penanganan Covid-19, di luar Rp 25,75 triliun, sebesar Rp 61,2 triliun dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan juga BNPB," ungkapnya.

 

Legislator Fraksi Partai NasDem itu melanjutkan, dari total anggaran Rp 25,75 triliun, yang baru diserahkan ke Kemenkes sebesar Rp 1,96 triliun atau sekitar 17,6 persen. Sisanya, lanjut Felly, sebesar Rp 23,77 triliun masih dalam tahap revisi di Kemenkeu. "Dan belum masuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kemenkes, sehingga belum bisa direalisasikan," ungkapnya.

 

Kemudian, dari total anggaran Rp 1,96 triliun yang sudah masuk DIPA Kemenkes, sudah terpakai sebesar Rp 331,29 miliar atau 17,6 persen untuk insentif tenaga kesehatan pusat. Kemudian Rp 14,1 miliar untuk santunan kematian tenaga kesehatan. Menurut Felly, ada masalah informasi di sini.

 

Karena itu, Komisi IX DPR RI merasa perlu meluruskan. "Bahwa memang itu masalah informasi saja. Entah dari siapa yang ngasih masukan, yang ngasih itu. Karena itu, kami dari Komisi IX tentu kami harus meluruskan, karena dianggap kita enggak bekerja," tutur legislator dapil Sulawesi Utara itu.

 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut belanja kementerian masih biasa-biasa saja. Jokowi ingin kinerja dipercepat.Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas pada 18 Juni 2020, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/6/2020). Presiden Jokowi awalnya menyoroti laporan belanja kementerian yang dinilainya masih standar padahal suasana sedang darurat karena Covid-19.

 

Kemudian Presiden Jokowi menyoroti anggaran Kemenkes. Presiden mengatakan anggaran Rp 75 triliun Kemenkes baru keluar 1,53 persen, dan Jokowi meminta agar Kemenkes segera mengeluarkan anggaran itu dengan penggunaan yang tepat sasaran.

 

"Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba, uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua, segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi, pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan, belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan, ini sudah disediakan Rp 70-an triliun seperti itu," sebut Presiden. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Gratiskan ‘Rapid Test’ untuk Masyarakat Tidak Mampu
13-07-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta agar pemerintah dapat menggratiskan rapid test Covid-19 bagi masyarakat tidak mampu. Ia...
Importir Alkes Terkait Penanganan Covid-19 Perlu Ditertibkan
13-07-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak pemerintah segera menertibkan para importir alat kesehatan (Alkes), terutama alkes yang berkaitan...
PEN Butuh Implementasi yang Jelas
10-07-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi mengatakan, butuh kepastian hukum dan impelementasi yang jelas di lapangan dalam Program Penangan...
Kemenaker Diminta Siapkan Tenaga Kerja yang Dukung Proyek Prioritas Nasional
08-07-2020 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI) untuk mempersiapkan tenaga kerja guna mendukung proyek-proyek prioritas nasional, proyek padat...