Kemendikbud Harus Awasi Penyelenggaraan PPDB di Daerah

30-06-2020 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : Jaka/Man

 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sering kali menimbulkan masalah tersendiri setiap tahunnya, tak terkecuali pada tahun 2020 ini. Masalah PPDB yang paling banyak dilaporkan datang dari DKI Jakarta yang memprioritaskan anak berusia lebih tua dalam penerimaan peserta didik di sekolah negeri. Hal inipun menuai protes dan kecaman dari berbagai pihak. Beberapa demonstrasi telah dilakukan oleh orang tua murid yang merasa sistem ini tidak adil.

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk turun tangan mengatasi kekisruhan ini. “Memang penyelenggaraan ini dilakukan oleh daerah. Namun Kemendikbud juga harus tetap mengawasi apakah ada yang melanggar prinsip keadilan,” ujarnya melalui siaran pers kepada Parlemetaria, Selasa (30/6/2020).

 

Hetifah mengatakan beberapa tahun lalu, yang menjadi masalah adalah siswa yang lebih tua sulit untuk mendaftar sekolah. Namun sekarang justru sebaliknya. Hetifah menegaskan, syarat usia seharusnya tidak masuk ke dalam kriteria pembobotan. “Seharusnya diskriminasi usia baik kepada yang lebih muda maupun yang lebih tua tidak ada. Saya belum dapat memahami apa urgensinya memasukkan syarat usia ke dalam seleksi PPDB ini,” jelasnya.

 

Meski demikian, Hetifah juga menyadari keterbatasan kapasitas sekolah negeri mengharuskan adanya mekanisme yang menyebabkan tidak semua yang mendaftar bisa mendapatkan tempat. “Rencananya hari ini pukul 11.00 Komisi X DPR RI akan menerima audiensi dari perwakilan orang tua murid. Kami harap dari diskusi tersebut kami dapat mendengarkan keluh kesah mereka, serta sama-sama mendiskusikan solusi terbaik dari keterbatasan yang ada.” pungkasnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Akan Panggil Mendikbud Terkait Dana Kuota
04-08-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memastikan pihaknya akan segera memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim...
Kemendikbud Harus Subsidi PJJ
03-08-2020 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program...
Mendikbud Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kampus Merdeka
30-07-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Kampus Merdeka, khususnya tentang dibolehkannnya...
Pelaksanaan PJJ Belum Berhasil
30-07-2020 / KOMISI X
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud...