Pelayanan Kesehatan Harus Jangkau Seluruh Rakyat Indonesia

30-06-2020 / PIMPINAN

Ketua DPR Dr. (H.C.) RI Puan Maharani saat memberikan keynote speech dalam Webinar ke-4 Peringatan Bulan Bung Karno, bertema ‘Politik Kesehatan Berdikari’, Selasa (30/6/2020). Eot/Man

 

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan bahwa amanat konstitusi Indonesia sudah jelas, bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar rakyat dan pemenuhannya dijamin oleh negara. Sehingga pembangunan di bidang kesehatan menjadi hal penting yang harus dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, perlu ada komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

 

“Pembangunan di bidang kesehatan harus diarahkan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Wujud nyata dari komitmen itu salah satunya adalah dalam memanfaatkan alokasi anggaran kesehatan yang efektif bagi pembangunan kesehatan Indonesia,” papar Puan saat memberikan keynote speech dalam Webinar ke-4 Peringatan Bulan Bung Karno, bertema ‘Politik Kesehatan Berdikari’, Selasa (30/6/2020).

 

Menurut Puan, politik kesehatan berdikari, sebagai kebijakan politik untuk membangun kekuatan nasional di bidang kesehatan, perlu diarahkan untuk memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan nasional, antara lain fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat, formasi tenaga kesehatan di setiap rumah sakit dan puskesmas, industri nasional untuk peralatan RS, farmasi, dan obat-obatan, sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan, yang saat ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, serta alokasi anggaran kesehatan yang tepat sasaran dan tepat manfaat.

 

Di webinar tersebut, Puan turut mengingatkan bahwa kekuatan nasional di bidang kesehatan juga sangat ditentukan oleh kemampuan riset, inovasi, dan industri nasional, dalam memenuhi peralatan kesehatan, farmasi, obat-obatan, APD, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya. Contohnya adalah berbagai Universitas di Indonesia yang sudah mulai membuat portable ventilator. “Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang sinergi antara bidang kesehatan, industri, dan BUMN, untuk membuat program percepatan pengembangan industri bidang kesehatan dalam memenuhi kebutuhan nasional,” menurut Puan.

 

“DPR dalam menjalankan fungsi anggarannya, ikut mencermati dan mempertajam kebijakan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5 persen dari APBN. Khususnya untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, baik yang mampu dan tidak mampu, seluruhnya mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu. Pembicara lain dalam webinar ini adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Peran Indonesia di Indo-Pasifik
09-07-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin mendorong pemerintah meningkatkan peran Indonesia untuk dapat...
Rachmat Gobel Desak Percepatan Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM
08-07-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RIRachmat Gobel mendesak Pemerintah bergerak cepat dan nyata mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Pelibatan CSR, Rachmat Gobel: Sudah Sesuai Peraturan Perundangan
06-07-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengatakan bahwa hal yang dimaksud Anggota Dewan mengenai...
Peringati Hari Bhayangkara, Puan Maharani Minta Polri Jaga Amanah Rakyat
01-07-2020 / PIMPINAN
Usai mengikuti upacara Peringatan Hari Bhayangkara yang ke-74 secara virtual, dari kediaman dinasnya,Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani melakukan...