PPDB DKI Jakarta Dipersoalkan

30-06-2020 / KOMISI X

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (tengah) saat menerima pengaduan para orang tua calon siswa terkait PPDB di ruang Persipar, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Foto : Jaka/Man

 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi DKI Jakarta dipersoalkan oleh para wali murid dan relawan pendidikan, termasuk oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak. Komisi X DPR RI yang menerima pengaduan para orang tua calon siswa merespon positif pengaduan tersebut. Sumber masalahnya adalah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan sistem zonasi.

 

Dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, pertemuan yang berlangsung di ruang Persipar, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020), mendengarkan langsung keluh kesah para orang tua yang tak bisa mendaftarkan anaknya sekolah. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta lebih mengutamakan usia daripada jarak rumah calon siswa dengan sekolah.

 

“Kami akan selalu dukung para orangtua siswa dan kami juga menjadi bagian untuk memperjuangkan ini,” ucap Syaiful. Komisi X merespon positif masalah krusial ini. Bila tak segera diselasaikan, akan banyak anak tak mendapatkan hak pendidikan. Bahkan, dalam pertemuan itu, ada calon siswi SMA yang tidak diterima dalam pendaftaran SMA karena faktor usia. Padahal ia siswi SMP berprestasi dan berstatus yatim piatu. Kediamannya pun sangat dekat dengan SMA tempat ia mendaftar.

 

Komisi X, kata Syaiful, sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi. Pertemuan ini tentu menjadi bahan berharga bagi Komisi X dalam merespon kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf yang ikut hadir menyatakan, peraturan Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus mengikuti peraturan yang lebih tinggi, yaitu Permendikbud. Dalam Permendikbud yang diutamakan adalah zonasi, bukan usia.

 

Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan dalam kesempatan yang sama menegaskan, persoalan ini sudah ia adukan ke Kemendikbud. Putra sendiri mengaku menerima banyak pengaduan soal ini. Bila persoalan PPDB berlarut-larut di Jakarta, maka ada rasa keadilan yang terkoyak, terutama bagi para calon siswa miskin. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PJJ Diterapkan, Tingkatkan Komunikasi Guru dengan Wali Murid
13-07-2020 / KOMISI X
Memasuki tahun ajaran baru untuk para pelajar, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan salah satu yang memiliki...
Revisi UU SKN Untuk Tingkatkan Prestasi Semua Cabor
13-07-2020 / KOMISI X
Komisi X DPR RI yang ingin merevisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) lewat Panja RUU SKN melihat, olahraga prestasi...
Hetifah Minta Kemendikbud Prioritaskan Penyelesaian Masalah Guru Honorer
09-07-2020 / KOMISI X
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan pada tahun 2020-2021 Indonesia diprediksi akan kekurangan sekitar 960 ribu guru. Merespon hal itu,...
Komisi X Evaluasi Program PJJ
09-07-2020 / KOMISI X
Panja Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Komisi X DPR RI sedang mengevaluasi program PJJ bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peta jalan...