Komisi VIII Pastikan Bansos Covid-19 di Kabupaten Bandung Sesuai Ketentuan

30-06-2020 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb Ace Hasan Syadzily saat memimpin kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (30/6/2020). Foto : Dep/Man

 

Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Sosial RI telah menetapkan program dan anggaran yang menjadi prioritas nasional, yaitu Program Bantuan sosial (Bansos) yang diperuntukkan bagi penanggulangan dampak Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa persoalan yang terjadi dilapangan.

 

Berdasarkan kondisi tersebut, Komisi VIII DPR RI bergerak menyambangi salah satu kabupaten di Jawa Barat yang masyarakatnya juga sebagai penerima bansos dampak Covid-19, untuk memastikan implementasi program tersebut benar-benar berjalan sesuai ketentuan aturan yang ditetapkan.

 

"Program bantuan sosial dampak Covid-19 direncanakan Tahun 2020 ini ada penambahan target untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dari 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 15 juta KPM dengan kebutuhan anggaran tambahan senilai 17.858.639.704.000  Rupiah," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb Ace Hasan Syadzily di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (30/6/2020).

 

Di samping itu, lanjutnya, ada penambahan target bantuan sosial sembako dari 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 20 juta KPM dengan kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp 7.950.085.020.000,-  Adapun bantuan sosial dalam anggaran Tahun 2021, Komisi VIII DPR RI menyepakati adanya tambahan anggaran Kementerian Sosial Tahun 2021 berdasarkan Pagu Indikatif 2021. 

 

"Usulan Tambahan Anggaran 2021 dan Rencana Penambahan Target PKH dan Bantuan Sosial Sembako total sebesar Rp 91.911.795.562.000,- . Tujuan pemberian bantuan sosial sendiri antara lain dimaksudkan agar seluruh warga negara baik perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat dampak Covid-19 dapat tetap hidup secara wajar," terangnya.

 

Dijelaskannya, bantuan sosial juga dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan seperti yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan. "Bentuk bantuan sosial antara lain adalah makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman," tutup Ace. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Setujui Pencairan Angaran Operasional BPIH Tahun 2020
09-07-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyetujui penggunaan nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2020 untuk anggaran operasional Biaya Perjalanan...
Anggota DPR Kritik Rencana Pelibatan TNI dalam Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
07-07-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mengkritik rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan melibatkan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama. Anggota...
Angka Penyebaran Virus Covid-19 di Pesantren Masih Tinggi
07-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang menilai angka penyebaran virus Corona (Covid-19) khususnya di lingkungan pesantren masih tinggi dan...
BPKH Harus Gelar Rapid Test Calon Jemaah Haji
06-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mengatakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus menyediakan fasilitas rapid test kepada setiap...