Mulyanto Tegaskan Tolak RUU HIP

30-06-2020 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyanto. Foto : Azka/Man

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyanto mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) agar dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini berdasarkan respon dari sikap masyarakat yang tidak setuju mengenai pembahasan RUU tersebut.

 

“RUU HIP ini sebaiknya kita menunggu dulu, jangan terburu buru, karena sebagian masyarakat tidak setuju. Jangan sampai nanti ketika disetujui oleh fraksi-fraksi lain malah membuat keributan,” papar Mulyanto saat Rapat Evaluasi Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2020 dengan Pimpinan Komisi I hingga XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

 

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mengatakan RUU HIP harus dibahas secara serius dengan Pemerintah mengenai pro dan kontra di kalangan masyarakat. “Sebaiknya kita bahas dulu dengan Pemerintah dalam Rapat Kerja mendatang, jika boleh ditolak saja,” saran Mulyanto.

 

Sebagaimana diketahui, RUU HIP menjadi polemik beberapa hari terakhir ada beberapa poin yang dipersoalkan oleh beberapa pihak, di antaranya ada pasal yang mengatur tentang Trisila dan Ekasila. Sebagian besar pihak merasa Pancasila dikecilkan, sehingga menolak keberadaan pasal tersebut. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Sampaikan Tiga Poin Usulan Terkait RUU Ciptaker
10-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas, Baleg DPR RI menggelar rapat kerja guna mendengarkan penjelasan...
UU Pangan Harus Dievaluasi
08-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyampaikan Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan harus dibahas ulang secara tepat dan...
Baleg DPR Terima Konsultasi DPRD Bangka Belitung
06-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Achmad Baidowi menerima adiensi DPRD Bangka Belitung yang menyampaikan aspirasi tentang terkait Rancangan...
Undang-undang Harus Akui Hak Masyarakat Adat
06-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ali Taher menjelaskan, setiap orang berhak atas perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan...