Ketua DPR: Penggunaan Dana Covid-19 Harus Transparan

30-06-2020 / PIMPINAN

Ketua DPR Dr. (H.C.) RI Puan Maharani dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan Pimpinan BPK RI, di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Foto : Andri/Man

 

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyerukan agar penggunaan dana untuk penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) harus transparan. Dana tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Puan menegaskan, butuh langkah cepat dan terukur dalam menangani pandemi Covid-19 tersebut.

 

“Dalam kondisi extraordinary penanganan Covid-19 ini perlu langkah-langkah cepat, namun terukur. Karena itu, DPR meminta BPK RI memitigasi penggunaan dana penanganan Covid-19 dan dampaknya agar transparan dan akuntabel, serta digunakan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” kata Puan dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan Pimpinan BPK RI, di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

 

Dalam pertemuan tersebut, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Korpolkam M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel dan Wakil Ketua DPR RI Korkesra Muhaimin Iskandar, serta Pimpinan dan Kapoksi Komisi XI DPR RI. Sedangkan Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna didampingi 4 Anggota BPK RI, yakni Pius Lustrilanang, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Daniel L. Tobing.

 

Puan melanjutkan, pandemi Covid-19 telah menimbulkan ancaman nyata, baik ancaman sosial ekonomi dan sistem keuangan. Pemerintah pun sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang keuangan negara dan APBN. Perppu itu juga diharapkan mampu menjaga sistem keuangan nasional.

 

“Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tahun 2020 diharapkan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparan, dan akuntabel. Mengingat seluruh kementerian dan lembaga melakukan refocusing dan realokasi terhadap anggaran tahun 2020. Saat ini Pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi untuk menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional dan percepatan pemulihan Covid-19 dengan sumber pendanaan APBN,” ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Ini, lanjut Puan, menjadi tantangan bagi BPK RI untuk memastikan agar penggunaan APBN bisa sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi. Apalagi, dampak pandemi Covid-19 sangat besar bagi pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, Puan mengingatkan perlu kesamaan sense of crisis dalam mengawal dana Covid-19 dan memastikan akuntabilitas anggaran belanja Covid-19 sesuai dengan peruntukannya. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perma 1 Tahun 2020 Dinilai Agar Tak Ada Disparitas Vonis Koruptor
04-08-2020 / PIMPINAN
Mahkamah Agung (MA) pada awal Agustus ini telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan sebagaimana...
Publik Figur Harus Bantu Pemerintah Ciptakan Suasana Kondusif
04-08-2020 / PIMPINAN
Di masa pandemi Covid-19, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad meminta seluruh lapisan...
Pelaksanaan Kampanye Daring Masih Perlu Uji Coba
04-08-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa efektifitas pelaksanaan kampanye secara daring masih perlu diuji cobakan, mengingat hal...
Puan Maharani Harap RI - Turki Kerja Sama Temukan Vaksin Covid-19
04-08-2020 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani berharap kerja sama Indonesia – Turki dalam pengadaan obat dan vaksin Covid-19 segera...