Ketua DPR: Penggunaan Dana Covid-19 Harus Transparan

30-06-2020 / PIMPINAN

Ketua DPR Dr. (H.C.) RI Puan Maharani dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan Pimpinan BPK RI, di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Foto : Andri/Man

 

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyerukan agar penggunaan dana untuk penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) harus transparan. Dana tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Puan menegaskan, butuh langkah cepat dan terukur dalam menangani pandemi Covid-19 tersebut.

 

“Dalam kondisi extraordinary penanganan Covid-19 ini perlu langkah-langkah cepat, namun terukur. Karena itu, DPR meminta BPK RI memitigasi penggunaan dana penanganan Covid-19 dan dampaknya agar transparan dan akuntabel, serta digunakan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” kata Puan dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan Pimpinan BPK RI, di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

 

Dalam pertemuan tersebut, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Korpolkam M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel dan Wakil Ketua DPR RI Korkesra Muhaimin Iskandar, serta Pimpinan dan Kapoksi Komisi XI DPR RI. Sedangkan Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna didampingi 4 Anggota BPK RI, yakni Pius Lustrilanang, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Daniel L. Tobing.

 

Puan melanjutkan, pandemi Covid-19 telah menimbulkan ancaman nyata, baik ancaman sosial ekonomi dan sistem keuangan. Pemerintah pun sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang keuangan negara dan APBN. Perppu itu juga diharapkan mampu menjaga sistem keuangan nasional.

 

“Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tahun 2020 diharapkan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparan, dan akuntabel. Mengingat seluruh kementerian dan lembaga melakukan refocusing dan realokasi terhadap anggaran tahun 2020. Saat ini Pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi untuk menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional dan percepatan pemulihan Covid-19 dengan sumber pendanaan APBN,” ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Ini, lanjut Puan, menjadi tantangan bagi BPK RI untuk memastikan agar penggunaan APBN bisa sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi. Apalagi, dampak pandemi Covid-19 sangat besar bagi pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, Puan mengingatkan perlu kesamaan sense of crisis dalam mengawal dana Covid-19 dan memastikan akuntabilitas anggaran belanja Covid-19 sesuai dengan peruntukannya. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Puan Maharani Cek Kesiapan Ruang Pidato Kenegaraan Presiden
13-08-2020 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menghadiri geladi bersih Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR-DPD RI, dan Pidato...
RUU Ciptaker Solusi Tingkatkan Perekonomian Nasional
13-08-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) tidak berkaitan secara inheren dengan Kartu...
Upah Minimum Tetap Terjaga Untuk Kesejahteraan
13-08-2020 / PIMPINAN
Upah minimum yang selalu dituntut para pekerja dipastikan tetap terjaga untuk kesejahteraan masyarakat luas. Tak ada yang tidak diperjuangkan oleh...
DPR Dukung Penguatan Hubungan Strategis Indonesia-Singapura
13-08-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung penguatan hubungan strategis antara Indonesia dan Singapura di berbagai sektor dalam rangka...