Legislator Ingatkan RUU Pemilu Berpedoman UUD 1945

30-06-2020 / KOMISI II

Anggota Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI Hanan A. Rozak. Foto : Runi/Man

 

Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Narasumber, Selasa (30/6/2020). Adapun, pakar tersebut yaitu Profesor Kacung Marijan (Universitas Airlangga), Topo Santoso (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Titi Anggraeni (Perludem) dan Prof. Dr. Siti Zuhro dan Dr. Nur Hasyim (LIPI).

 

Pada rapat yang digelar secara fisik dan virtual tersebut, Anggota Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI Hanan A. Rozak mengingatkan, seluruh pasal yang akan dirancang dalam  RUU Pemilu hendaknya tetap berpedoman dan berlandaskan kepada UUD 1945. Sehingga, ungkap politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, jika sudah disebutkan dalam UUD 1945 maka tidak bisa membuat aturan-aturan lain.

 

“Di UUD 1945, penggunaan istilah Pemilu itu hanya ada untuk pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden. Sedangkan, untuk memilih Bupati, Walikota dan Gubernur tidak menggunakan istilah Pemilu. Tetapi, dipilih secara demokratis. Selain itu, di UUD 45 jelas disebutkan bahwa calon Presiden itu dicalonkan oleh partai di Pemilu sebelumnya. Ini jelas disebutkan di UUD 45. Sehingga, kita tidak bisa membuat aturan-aturan lain. Jadi, semua yang akan dirancang kita kembalikan ke UUD 45. Saya hanya ingin ingatkan ini saja,” tandasnya.

 

Sehingga, sambung Hanan, peluang usulan lain adanya wacana pemilu nasional dan pemilu lokal terkait dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan  Wali Kota, hal ini juga harus mengacu pada istilah yang disebutkan dalam UUD 1945 yakni dipilih secara demokratis. “Nah, ini kemudian yang perlu diterjemahkan lebih lanjut. Diperjelas, bahwa apakah demokratis ini dipilih secara langsung atau dipilih secara bagaimana,” pungkasnya. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Tepis Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020
04-08-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menepis wacana penundaan kembali Pilkada serentak 2020 di tengah peningkatan jumlah kasus baru...
UU Pilkada Harus Ramah bagi Calon Pemimpin Potensial
28-07-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa masalah dinasti politik bukanlah sebuah fenomena baru. Saan menyampaikan, sejak...
Dinasti Politik Buruk Untuk Demokrasi
28-07-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karenanya...
Anggota DPR Sepakati Rencana Presiden Rampingkan Lembaga Negara
15-07-2020 / KOMISI II
Terkait wacana pemangkasan sejumlah lembaga negara yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua Komisi IIDPR RISaan Mustopa menyatakan sepakat...