Rahmad Handoyo Minta Negara Bertindak 'Power Full' Cegah Pebisnis Covid

01-07-2020 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto : Arief/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta negara hadir dan bertindak power full dalam pengadaan ‘reagen’ atau bahan kimia yang dibutuhkan untuk mendeteksi Covid-19 melalui tes polymerase chain reaction (PCR) agar tak ada pihak-pihak yang aji mumpung meraup keuntungan di tengah pandemi ini.

 

Ia menduga mahalnya biaya tes PCR yang banyak dikeluhkan masyarakat tidak terlepas dari ulah  pihak-pihak tertentu yang  justru memanfaatkan momen wabah Covid-19 untuk meraup keuntungan. "Dugaan itu mungkin saja benar mengingat tarif  yang dipatok rumah sakit swasta atau poliklinik yang melayani tes PCR mandiri disparitas harga berbeda-beda," kata Rahmad dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2020).

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, dalam situasi krisis seperti saat ini, pebisnis tidak boleh mencari untung yang tidak masuk akal.  Justru, semua pihak mestinya  saling bahu membahu meringankan beban rakyat. "Makanya saya katakan, negara harus power full dalam pengadaan reagen. Karena bahan kimia yang sangat vital tersebut selalu dibuat sebagai alasan sehingga biaya tes PCR mahal," lanjutnya.

 

Diakui Rahmad, harga reagen memang relatif mahal dan sulit diperoleh, mengingat saat ini bahan kimia tersebut menjadi rebutan negara-negara di dunia yang dilanda badai Covid-19. Apalagi, Indonesia sendiri masih mengimpor dari negara produsen, yakni Korea Selatan dan China. "Reagen itu memang mahal dan sulit dicari sehingga pihak swasta juga dijinkan untuk mengimpor. Karena itu lah pemerintah harus hadir, memperhatikan besaran tarif tes PCR yang dipatok rumah sakit," katanya.

 

Kalau biaya tes PCR mahal, masyarakat yang mengalami gejala Covid-19, seperti demam atau sesak nafas, tentunya enggan untuk melakukan tes PCR secara mandiri. Akibat krisis ini, banyak masyarakat juga merasa berat membayar biaya rapid test yang jauh lebih murah dibanding tarif tes PCR yang mencapai dua hingga tiga jutaan.

 

Legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini mengakui rumah sakit swasta tidak mungkin terlepas dari hitungan bisnis. " Bisnis tentu saja boleh saja. Tapi biaya tes PCR jangan sampai tak terjangkau. Kasihan masyarakat jadi terbebani ," katanya. Ia menyarankan agar kedepan pengadaan reagen hanya dilakukan gugus tugas, bukan pihak swasta.



Seperti diketahui, selama ini masyarakat mengeluhkan tingginya biaya tes PCR. Rumah sakit swasta maupun poliklinik yang membuka layanan PCR mandiri, mematok tarif yang beragam. Berkisar antara Rp 2-3 juta. Karena tarif yang berbeda itu pula, pemerintah pusat  berencana untuk menyeragamkan biaya pemeriksaan swab melalui PCR. Presiden Jokowi dalam rapat terbatas awal Juni lalu mengatakan pentingnya standardisasi harga tes PCR. Tapi niat baik tersebut belum terlaksana. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Vaksin Covid-19 dari China Harus Aman dan Transparan
03-08-2020 / KOMISI IX
Vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Sinovac asal China akan diujikan mulai Agustus pada 1.620 relawan. Bedasarkan laporan Kepala...
Pekerja Kantoran Mestinya Lebih Paham Protokol Kesehatan
29-07-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, tren perkantoran sebagaiklaster baru penyebaran virus Corona (Covid-19) adalah sebuah ironi, mengingat...
Kasus Covid-19 Makin Tinggi, Pemerintah Diminta Serius Tanggulangi Pandemi
28-07-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir mengatakan dalam beberapa minggu terakhir, penambahan jumlah warga positif Covid-19 sangat besar. Dalam...
Rahmad Handoyo Dorong Riset Farmasi Berbasis Kearifan Lokal
27-07-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, Indonesia tidak boleh terlena terhadap dominasi obat-obat impor. Ia mendorong riset farmasi...