Data Kemiskinan Tak Valid, Bansos Akan Percuma

02-07-2020 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily pada rapat gabungan antara Komisi VIII dengan Kemensos, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri dan Kemenkeu, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020). Foto : Jaka/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kembali menegaskan kepada Pemerintah untuk terus memperbaiki data bagi calon penerima bantuan sosial. Ia menyebut data yang tak valid akan membuat uang negara terbuang percuma. Demikian disampaikan Ace pada rapat gabungan antara Komisi VIII dengan Kemensos, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri dan Kemenkeu, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

 

"Pertama saya ingin menyampaikan bahwa negara kita sedang diuji mewujudkan cita-citanya, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cerminan dari cita-cita keadilan sosial itu dilihat dari sejauh mana negara hadir di tengah masyarakat dan itu ditunjukan dengan kesiapan negara sendiri untuk bisa hadir dengan berbagai macam solusi-solusi yang tepat di tengah pandemi Covid 19 ini,” ujar Ace.

 

Namun politisi Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya melihat penyaluran bansos yang terjadi di lapangan masih banyak catatan-catatan serius, terutama untuk Kemensos dan Kemendes. Padahal di sisi lain keterangan Kemenkeu menyebutkan sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk bantuan perlindungan sosial. Namun kalau uang tersebut dikeluarkan untuk menunjukkan kehadiran negara tapi sasarannya tidak tepat, maka uang itu menjadi percuma.

 

“Oleh karena itu maka, sistem menjadi sangat penting bahkan wajib hukumnya sama dengan menciptakan keadilan itu sendiri", jelas Ace. Untuk itu menurutnya diperlukan sistem yang baik untuk mengelola data kemiskinan. Dengan mengutip kaidah ushul fiqh, ia menegaskan pentingnya sistem pendataan itu demi terwujudnya keadilan.

 

Ma la yatimmul wujub illa biha fauwa wajibun (kalau kita ingin mencapai satu tujuan, ada caranya, caranya itu menjadi sesuatu yang wajib juga). Jadi kalau negara wajib hadir di tengah masyarakat tapi kitanya sendiri salah dalam membuat sistem di dalam masyarakat itu sendiri, maka itu akan percuma. Oleh karena itu, penting keberadaan dari pendataan ini,” terang Ace.

 

Menurut Ace, Komisi VIII DPR RI masih banyak menemukan bansos yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran. Ia meminta kementerian yang mengelola data kemiskinan untuk saling bersinergi. “Kami baru selesai kunjungan ke Bandung kemarin Pak, untuk memastikan betul enggak sih masih ditemukan adanya masalah. Ternyata diakui juga seperti yang disampaikan teman-teman,” kata Ace sembari berharap rapat ini dapat mensinergikan dalam pemutakhiran data. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Madrasah dan Pesantren di Jatim Harus Tangguh Hadapi Covid-19
24-07-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI telah menyetujui anggaran untuk bantuan operasional pesantren, bantuan opersional madrasah diniyah takmiliyah (MDT), bantuan operasional lembaga...
Kanwil Kemenag DIY Diimbau Jadi ‘Role Model’ Gerakan Modernisasi Keagamaan
21-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq berharap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menjadi role...
DIY Provinsi Terbaik Tangani Covid-19
21-07-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menilai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terbaik dalam...
Realisasi Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-19 Harus Tepat
21-07-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII ke Provinsi Jawa Timur. Dalam kunker...