NTP dan NTN jadi Indikator Penyusunan RAPBN 2021, Anggaran Pertanian Harus Diperhatikan

03-07-2020 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet. Foto : Andri/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan bahwa ketika Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijadikan salah satu indikator untuk penyusunan RAPBN 2021, maka persoalan anggaran bagi keduanya (sektor pertanian dan nelayan) harus diperhatikan.

 

Dalam keterangan persnya, Jumat (3/7/2020), Slamet menegaskan, seharusnya anggaran untuk sektor pertanian tidak mengalami pengurangan dan tidak ada pemotongan, namun justru seharusnya ditambah. Bila anggaran pertanian pada tahun lalu sebesar Rp 21 triliun (turun) menjadi Rp 14 triliun, maka sekarang sepatutnya (naik) menjadi Rp 17 triliun atau Rp 18 triliun.

 

Legislator Fraksi PKS itu juga menjelaskan, ketika NTP dan NTN menjadi indikator dalam penyusunan RAPBN 2021, maka sudah selayaknya program Kementerian Pertanian (Kementan) tidak mengulang program sebelumnya. "Program Kementan dengan seluruh dirjennya seharusnya tidak meng-copy paste. Tapi harus mengacu kepada kesejahteraan petani. Jadi tidak sekedar mengacu kepada berapa produksi yang dihasilkan," tukas Slamet.

 

Slamet mengusulkan agar Kartu Tani tidak perlu diberikan kepada setiap petani, tetapi bisa saja kartu tani tersebut dipersiapkan untuk satu kelompok. “Ada kendala teknis  dari para petani terkait kemampuan dan mental dari petani. Ini juga terkait dengan kendala keterpaksaan para petani menjadi petani,” pungkasnya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Cipta Kerja Urgen Muat Ketentuan Minimum Kebun Rakyat
04-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. Foto : Dok/Man Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perkebunan mulai disentuh...
Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Serapan Garam Rakyat
04-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk turun tangan memberikan perhatian pada petani garam yang mulai...
GGPC Bisa Jadi ‘Role Model’ Pengembangan Tanaman Hortikultura
22-07-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menilai perusahaan hortikultura PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC), Lampung, bisa menjadi...
Pajak Ekspor Hortikultura Tinggi, Komisi IV Akan Bersurat Kepada Kemenkeu
22-07-2020 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI mendapat masukan dari Direksi PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC) mengenai pengenaan pajak yang sangat tinggi...