Baleg DPR Terima Konsultasi DPRD Bangka Belitung

06-07-2020 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Achmad Baidowi menerima audiensi DPRD Bangka Belitung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020). Foto : Jaka/Man

 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Achmad Baidowi menerima adiensi DPRD Bangka Belitung yang menyampaikan aspirasi tentang terkait Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Selain itu, DPRD Babel juga berkonsultasi mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang akan diberlakukan dalam APBD Tahun 2021 mendatang.

 

Ditemui usai audiensi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020), Baidowi mengatakan, terkait RUU HIP, hingga saat ini RUU HIP belum dibahas dan tidak ada perkembangan apapun. Pemerintah juga menyatakan menunda dan terus menyerap aspirasi dari publik terkait RUU yang mendapatkan penolakan dari masyarakat ini.

 

“Pemerintah sudah menyatakan menunda. Entah menunda untuk mempelajari dan menyempurnakan isinya, menunda untuk menolak semua isinya  atau menunda untuk menghapus pasal-pasal yang harus dihapus dan mengganti judul. Banyak skema, tapi yang pasti saat ini pemerintah mengambil posisi kehati-hatian dan terus menyerap aspirasi dari publik seluas-luasnya," ujarnya.

 

Sementara terkait, Perpres No 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang akan diberlakukan dalam APBD Tahun 2021 mendatang, legislator Fraksi PPP itu menyatakan akan meneruskan aspirasi ini kepada Anggota Baleg yang ada di Komisi II untuk di bahas saat rapat dengan Menteri Dalam Negeri. "Aspirasi ini akan kami teruskan ke Komisi II yang bermitra dengan Mendagri," lanjutnya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi menyatakan kedatangannya ke DPR RI untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Babel yang menyoroti RUU HIP. "Ada beberapa item rekomendasi yang kami (DPRD) sampaikan tentang RUU HIP. Kami berharap rekomendasi yang kami berikan secara tertulis menjadi pedoman untuk DPR RI," tukasnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembahasan RUU Ciptaker Harus Substantif dan Tidak Retorika
05-08-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan mengingatkan dalam membahasa RUU Cipta Kerja (Ciptaker),pemerintah harus mengerjakannya secara cermat, penuh kehati-hatian...
Rekonstruksi Pasal di RUU Cipta Kerja yang Bertentangan dengan UUD
04-08-2020 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas meminta kepada Pemerintah agar merekonstruksi beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)...
Baleg Bahas DIM Bab III RUU Ciptaker
28-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melanjutkan pembahasan maraton Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kali ini membahas daftar investarisasi...
Kewenangan BPK Tereduksi Dalam RUU Cipta Kerja
27-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang diajukan oleh Pemerintah, yang saat ini sedang dalam tahapan pembahasan di...