Masyarakat Butuh Transportasi ‘Online’

06-07-2020 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad saat di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020). Foto : Geraldi/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad memberi perhatian khusus pada status kendaraan bermotor atau angkutan berbasis online. Menurutnya, keberadaan transportasi online sampai saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Bahkan, keberadaan angkutan online ini cukup membantu pemerintah untuk menekan angka pengangguran.

 

Demikian dipaparkan Ansar saat mengikuti RDPU Komisi V DPR RI dengan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI), FPMDI, KOMANDO, Road Safety Association, APTRINDO, GAIKINDO, B2W Indonesia untuk menerima masukan terkait dengan penyusunan RUU Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).

 

“Terus terang, hingga saat ini keberadaan transportasi online masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu sebagai salah satu alternatif membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran, juga membantu pemerintah dalam percepatan dan pemulihan ekonomi. Bahkan, membantu perputaran ekonomi di tengah-tengah masyarakat,” ujar Ansar.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini kembali menegaskan, status ojek online sungguh-sungguh menjadi perhatian utama dari Komisi V DPR RI tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Ansar kembali menyakinkan, Komisi V DPR RI tidak akan melupakan aspirasi dan kepentingan dari ojek online. 

 

Di sisi lain, legislator dapil Kepri ini juga menyoroti hubungan para pengemudi kendaraan bermotor dengan para provider atau penyedia aplikasi online yang bergerak di bidang transportasi. Untuk itu, pemerintah memang harus hadir di aspek tersebut, mengingat sudah sejak lama ada UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kemitraan.

 

“Ada juga UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kemitraan. Di sana jelas tertulis ada prinsip-prinsip saling menguntungkan. Prinsip-prinsip mutual itu nanti yang akan kita bahas. Supaya lebih bermakna dan lebih lengkap, kami juga harus mengundang para provider. Supaya, kita bisa merumuskan rumusan yang tepat dengan mendengar informasi dari kedua belah pihak,” pungkas Ansar. (pun/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Nurhayati Dorong Pemdes Terapkan Digitalisasi Monografi Desa
27-07-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) menerapkan Digitalisasi Monografi Desa untuk reformasi sistem. Menurut...
Syarief Abdullah: Kades Sudah Maksimal Membangun Desa
16-07-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengapresiasi kinerja Kepala Desa dalam membangun di desa. Syarief menegaskan, dana...
Mulyadi: Kekayaan Negara Harus Dimaksimalkan dengan Manajemen Aset
15-07-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR Mulyadi mendesak sejumlah kementerian agar memiliki lembaga yang mampu memanajemen aset. Hal ini penting dimiliki agar,...
Legislator Desak Menhub Usut Importir Kendaraan Penunggak PNBP
15-07-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho mendesak Menteri Perhubungan untuk mengusut Agen Pemegang Merk (APM) atau importir kendaraan ihwal...