UU Pangan Harus Dievaluasi

08-07-2020 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo. Foto : Geraldi/Man

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyampaikan Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan harus dibahas ulang secara tepat dan akurat dengan harapan dapat menciptakan kedaulatan pangan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

 

“Saya apresiasi Pimpinan Badan Legislasi yang menggelar rapat untuk membahas Undang-Undang tersebut. Seperti yang kita ketahui UU tentang Pangan itu harus dievaluasi karena beberapa hal,” papar Firman saat Rapat Baleg DPR RI membahas kajian awal terhadap UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (8/7/2020).

 

Firman menilai sebelum Covid-19 tersebar luas di Indonesia, kebutuhan pangan pokok nasional selalu minus, sehingga harus impor dari negara lain. Tetapi setelah pandemi terjadi, kebutuhan pangan tetap tercukupi di tengah kondisi tersebut. “Akibat Corona, banyak negara yang lockdown, otomatis kita tidak impor (pangan) dan aman-aman saja. Berarti kan ada persoalan di situ, ada yang bermain, ini yang harus kita selesaikan,” imbuh Firman.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap, terciptanya kedaulatan pangan nasional, sehingga Indonesia dapat menghasilkan produk-produk kebutuhan pokok sendiri tanpa bergantung dari negara lain. Tentu saja dengan tujuan dapat mensejahterakan petani maupun masyarakat.

 

“Kedaulatan pangan nasional yang baik ialah ketika suatu negara dapat menghasilkan produk kebutuhan pokok secara mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terus bergantung dengan negara lain. Dengan begitu, petani maupun masyarakat dapat sejahtera. Sejauh ini, kita sudah lihat Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri,” pungkas Firman. (tn/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg Bahas DIM Bab III RUU Ciptaker
28-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melanjutkan pembahasan maraton Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kali ini membahas daftar investarisasi...
Kewenangan BPK Tereduksi Dalam RUU Cipta Kerja
27-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang diajukan oleh Pemerintah, yang saat ini sedang dalam tahapan pembahasan di...
Kewenangan RTR Tetap di Daerah
23-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Pembicaraan peta tata ruang ruang nasional masih terus dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Pembahasan ini bagian dari klaster...
Baleg Bahas Isu Tata Ruang RUU Ciptaker
23-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kini sedang membahas isu yang bersinggungan dengan tata ruang dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU...