Revisi UU Perikanan Harus Mampu Jawab Kebutuhan Masa Depan

09-07-2020 / KOMISI IV

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekjen dan eselon I KKP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Foto : Geraldi/Man

 

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan, revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan harus mampu menjawab seluruh tuntutan dan kebutuhan terkait perikanan di masa mendatang. Sehingga proses perumusan revisi UU tersebut harus menampung seluruh stakeholder agar mampu menjadi UU yang komprehensif dan sesuai dengan tuntutan zaman. 

 

Meski belum ada pembahasan secara intensif, Komisi IV DPR RI memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jajaran eselon I lainnya guna mendapatkan masukan tentang revisi UU Perikanan.

 

"Persoalan di bidang perikanan harus segera direspon dan diakomodasi dalam bentuk peraturan undang-undang di bidang perikanan yang lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan perikanan di masa yang akan datang," ujar Sudin saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekjen dan eselon I KKP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

 

Sudin mengakui masih banyak persoalan yang terjadi di sektor perikanan, seperti terdapat konflik antara nelayan dengan nelayan asing dan bidang perizinan penangkapan ikan, maupun perizinan kapal perikanan. Sudin juga menyoroti masih minimnya pengaturan tentang perikanan budidaya dan kurang memperhatikan kearifan lokal.

 

"Selain itu undang-undang perikanan juga harus disesuaikan dengan regulasi sektor lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan semua permasalahan pengembangan dan kebutuhan hukum dalam pengelolaan laut," sambung Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

 

Sudin melanjutkan, meskipun RUU Perikanan adalah salah satu program legislasi yang ditarik dari prolegnas prioritas tahun 2020 berdasarkan keputusan rapat Badan Legislasi DPR RI dengan Menkumham, Komisi IV tetap mempersiapkan segala sesuatunya agar nantinya dalam pembahasan di tahun mendatang sudah memiliki pandangan yang utuh tentang poin-poin pembahasannya. 

 

"Berdasarkan hasil rapat Badan Legislasi dengan Menkumham tanggal 2 Juli tentang evaluasi prolegnas prioritas 2020 maka RUU tersebut telah ditarik dari prolegnas prioritas 2020. Akan tetapi untuk mempersiapkan penyusunan di tahun berikutnya maka Komisi IV merasa perlu melakukan RDP dengan Sekjen KKP dengan harapan mendapat masukan yang produktif untuk penyusunan RUU Perikanan, sehingga politik pembangunan di bidang perikanan depan sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan zaman," tutup Sudin. (hs/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Modernisasi Teknologi Pertanian untuk Jawab Tantangan Global
13-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra mendorong penerapan modernisasi teknologi pertanian demi menjawab persaingan pangan global....
Kelangkaan Pupuk Harus Segera Diatasi
12-08-2020 / KOMISI IV
Petani masih menghadapi banyak permasalahan. Mulai dari kelangkaan pupuk, serta minimnya saluran irigasi dan permodalan. Anggota Komisi IV DPR RI...
Penataan ‘Landscape’ Laut Harus Indah
12-08-2020 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan penataan infrastruktur pantai dan seluruh kawasan laut harus memperhatikan segi estetika....
Johan Rosihan: ‘Food Estate’ di Kalteng Picu Konflik dan Kerusakan Lingkungan
10-08-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan berpandangan bahwa rencana pembangunan pusat pangan atau food estate di bekas lahan proyek...